JAKARTA – Pemerintah memastikan dua proyek kereta api ringan atau light rail transit di Jabodebek dan Palembang, Sumatra Selatan mendapatkan subsidi pelayanan umum ataupublic service obligation.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono menyatakan subsidi pelayanan umum atau public service obligation (PSO) itu dimaksudkan agar masyarakat mau menggunakan angkutan massal berbasis rel.

“Begini saja, sekarang kamu jadi penumpang , mau enggak bayar lebih dari Rp10.000, belum tentu mau kan,” katanya di Jakarta, Jumat (13/1).

Oleh karena itu, dia menambahkan pihaknya meminta tarif light rail transit (LRT) Palembang tidak melebihi Rp10.000 per penumpang. Bila ternyata melebihi Rp10.000 per penumpang, dia melanjutkan pemerintah harus memberikan subsidi PSO agar tarif LRT Palembang terjangkau.

Terkait dengan besaran subsidi yang akan diberikan, dia menuturkan masih belum mengetahuinya. Saat ini, dia melakukan survei yang lebih terperinci mengenai kemampuan masyarakat untuk membayar (ability to pay/ATP) dan keinginan masyarakat untuk membayar (willingness to pay/WTP).

Pemerintah, paparnya bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk melakukan survei ATP dan WTP terkait LRT Palembang yang lebih terperinci. Saat ini, dia mengungkapkan tarif komersial LRT Palembang sekitar Rp25.000 – Rp35.000 per penumpang.

Tidak hanya LRT Palembang, dia menegaskan penumpang LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) rencananya juga akan diberikan subsidi. Prasetyo mengungkapkan akan menetapkan tarif LRT Jabodebek paling mahal sekitar Rp10.000 – Rp15.000 per penumpang.

Terkait dengan LRT Jabodebek, dia mengatakan sudah ada kesepakatan bahwa pemerintah DKI Jakarta yang akan memberikan subsidi agar tarif kereta api ringan tersebut menjadi murah.

Dia menuturkan, DKI Jakarta pada saat itu enggan membangun jalur LRT Jabodebek tetapi bersedia membiayai operasional agar tarifnya lebih murah.

Dia mengungkapkan tarif komersial LRT Jabodebek sekitar Rp50.000 per penumpang.

PERBEDAAN NILAI

Terkait dengan nilai proyek pembangunan LRT Palembang, Prasetyo mengatakan terdapat perbedaan antara nilai yang diajukan oleh PT Waskita Karya Tbk. (WSKT) sebagai kontraktor dengan konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan.

Mengenai perbedaan tersebut, dia mengungkapkan pihaknya masih terus melakukan diskusi dan diharapkan akan ada keputusan dalam waktu dekat.

“Bertahap, kemarin ada selisih Rp1,5 triliun. Kemudian, beberapa bukti-bukti yang disampaikan sampai di bawah Rp1 triliun, terus Rp700 miliar. Ini masih diskusi. Belum final,” katanya.

Dia menambahkan, WSKT sudah mengeluarkan biaya untuk mendesain dan membangun proyek tersebut.

Sampai saat ini, dia menegaskan pemerintah belum membayar lantaran harus melakukan evaluasi terhadap harga dan desain yang diajukan oleh WSKT.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk. M. Choliq mengatakan pihaknya sejauh ini sudah menghabiskan dana sekitar Rp4 triliun terkait dengan pembangunan LRT Palembang dari dana internal perusahaan.

Dia memperkirakan perseroan akan menghabiskan sekitar Rp6 triliun guna membangun prasarana LRT Palembang. Oleh karena itu, dia menuturkan perusahaan akan mengeluarkan obligasi pada tahun ini. “Ada , bulan ini sudah diproses Rp 2,1 triliun, obligasi diharapkan bulan ini sudah masuk OJK untuk tol, LRT, dan macam-macam,” katanya.