Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan tidak akan membangun bendungan baru di 2020 nanti, hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

"Tahun 2020 nggak ada (bendungan baru). Kan yang untuk 2014-2019 saja belum selesai. Sehingga tahun 2020 kalau nggak salah saya nggak memprogramkan program baru,"kata Menteri Basuki

Ia menjelaskan, pemerintah akan berfokus pada sisa dari 65 pembangunan bendungan yang belum rampung dalam jangka waktu 2014-2019 ini. Menteri Basuki menyampaikan pihaknya akan merampungkan sisa penyelesaian bendungan yang menjadi salah satu fokus pekerjaan Kementerian PUPR pada periode 2014-2019.

"Nanti 2021 baru kita nafas lagi,"tambah nya

Menteri Basuki menyampaikan, pada tahun 2021 nanti memang akan ada kembali bendungan baru yang akan di bangun. Ia mendetailkan kurang lebih aka nada 15-20 bendungan baru yang akan dibangun mulai tahun 2021 nantinya.

“Angkanya akan ada 15-20 bendungan baru nantinya, mulai 2020,” jelas Menteri Basuki.

Ditahun 2020 nanti, Kementerian PUPR akan fokus menyelesaikan sisa pembangunan infrastruktur yang masih belum rampung. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, aka nada 29 bendungan lagi yang akan selesai pada akhir 2019 ini, serta sisanya akan dirampungkan pada 2020 hingga 2022 nanti.

"Dari 65 bendungan, sampai 2018 baru selesai 14. Nanti 2019 ini kita targetkan 15 yang selesai, jadi 29. Sisanya nanti 2020, 2021, dan terakhir 2022,"jelas Menteri Basuki

Sementara itu, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menyampaikan kurangnya minat investor baik dari dalam maupun luar negeri yang mengakibatkan adanya keterlambatan pembangunan infrastruktur bendungan di berbagai daerah. Hal ini disampaikan oleh syarif tidak dipungkiri karena investor lebih cenderung tertarik pada program yang bersifat jangka pendek.

"Investor lebih tertarik program yang sifatnya jangka pendek. Jalan tol kan jangka pendek, kalau air belum menarik. Diharapkan ke depannya akan jadi sangat menarik," kata Syarif

Namun ia menyampaikan, investasi bendungan menjadi sangat menarik dikarenakan selain untuk pengelolaan sumber daya air, irigasi maupun daya tampung air baku, bendungan juga sudah diarahkan kepada pariwisata air daerah. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen akan mengembangkan kawasan pariwisata baru di berbagai daerah, termasuk pariwisata air.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, Syarif menjelaskan Indonesia masih tertinggal untuk ketersediaan daya tampung yang masih kurang yakni 53 m3 per kapita per tahunnya. Hal ini berbanding jauh dari negara tetangga seperti Thailand yang sudah bisa menyediakan 1.200 m3 per kapita pertahunnya.

Adapun berdasarkan total visium dari Kementerian PUPR, untuk 2020-2024 nanti akan dibutuhkan dana sebesar Rp 2.058 triliun untuk pembangunan infrastruktur termasuk bidang infrastruktur bendungan. Dengan permintaan daya tampung yang diperkirakan naik menjadi 63,11 m3 per kapita pertahun pada 2024 nanti, akan dibutuhkan investasi pembangunan infrastruktur air sebesar Rp 577 triliun.