JAKARTA - Pemerintah menginginkan skema pendanaan untuk proyek pembangunan Light Raul Transit (LRT) Jabodetabek lebih fleksibel.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan fleksibilitas tersebut ditujukan kepada investor LRT Jabodetabek.

"Jadi kita cari bagaimana supaya pendanaan ini dari PSO jalan, dari penjaminan juga jalan, kemudian jadi lebih fleksibel kepada investor," ujarnya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Selasa (7/2).

Dengan demikian, kata dia, PT Adhi Karya tidak hanya sebagai kontraktor tetapi juga sebagai investor proyek LRT Jabodetabek.

"Jadi Adhi Karya tidak hanya kontraktor, tapi sekaligus sebagai investor," tegasnya.

Pihaknya tetap menginginkan penyelesaian proyek kereta ringan di Jabodetabek itu dapat direalisasikan pada kuartal pertama 2019.

Selain itu, dirinya juga memastikan hingga saat ini belum akan ada penambahan anggaran biaya pengerjaan proyek tersebut yakni sebesar Rp23,5 triliun.

"Tadi kami sudah merumuskan dengan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Ibu Rini Soemarno Menteri BUMN dan Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan," ujarnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengusahakan supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan tenggat waktunya.

"Kalau dari sisi dukungan keuangan negara itu akan dibuka opsi akan dibuka melalui apakah dari sisi konsorsium bisa didukung melalui jaminan pemerintah tambahan injeksi modal lagi kepada konsorium PT Adhi Karya TBK.," ujarnya.

Sehingga, kata dia, mereka bisa melakukan penyelesaiannya dan nanti dalam bentuk PSO yaitu penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi