Jakarta - Proses penandatangan loan agreement proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, diproyeksikan bakal molor dari target semula yang diharapkan Kementerian Perhubungan dapat dilakukan pada Juni tahun ini.

Pasalnya, penyusunan greenbook proyek Pelabuhan Patimban, sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukannya penandatanganan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) itu, masih harus menunggu penyelesaian greenbook proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta sekalian.

"Kenapa terlambat (greenbook-nya), karena digabung dengan MRT. Karena sama-sama Jepang, makanya jadi satu greenbook-nya," tutur Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, A. Tonny Budiono pada Rabu (14/6/2017).

Menurutnya, apabila tanpa harus digabung dan menunggu penyelesaian greenbook proyek MRT tersebut, proses penyelesaian greenbook proyek Pelabuhan Patimban sudah siap, sehingga dapat segera dilakukan penandatanganan pinjaman.

Namun, lantaran harus digabungkan dengan greenbook proyek MRT, pihaknya masih menunggu selesainya penyusunan greenbook dari proyek MRT. "Kalau dari Patimban sendiri sih sudah siap. Tapi karena harus digabung MRT, nunggu itu selesai juga."

Dia mengaku belum dapat mengetahui kapan penyusunan greenbook proyek MRT dapat terselesaikan, lantaran merupakan kewenangan dari Bappenas.

"Nah kalau kapan itu selesai, itu kewenangan Bappenas. Kalau tadinya itu tidak digabung dengan MRT, sudah jalan kita," ujarnya.

Sementara itu, terkait rencana menggelar rapat dengan sejumlah calon investor maupun operator Pelabuhan Patimban yang sempat disampaikan pekan lalu, hingga saat ini belum jadi terlaksana.

Namun demikian, pihaknya memastikan bahwa salah satu BUMN yang bergerak di bidang kepelabuhanan, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II)/Indonesia Port Corporation (IPC) II akan mendapatkan jatah pengelolaan pelabuhan yang terletak di Subang tersebut.

"Kan nanti pembagiannya kita 51% dan Jepang 49%. Nah, yang 51% ini kan nanti masih ada pembagian lagi, tapi yang jelas Pelindo II harus ikut lelang di sana. Dia nanti juga bisa cari partner swasta nasional lainnya, agar terjadi sinergi," ujarnya.

Sebelumnya pada awal 2017, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub A.Tonny Budiono juga mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan beauty contest kepada sejumlah perusahaan swasta nasional yang berminat untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban itu.

Pasalnya, berdasarkan Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban, operator pelabuhan terdiri dari tiga unsur, yaitu PT Pelindo II, swasta nasional dan perusahaan asing, dalam hal ini dari Jepang.

"Swasta nasional akan kita lakukan beauty contest, tapi kalau untuk Pelindo II, karena penunjukan langsung harus lewat Perpres," katanya.

Pihaknya pun menegaskan bahwa proses penentuan operator pelabuhan tersebut ditentukan setelah persetujuan pinjaman dari Jepang.

Tonny menegaskan bahwa bagi semua pihak yang berminat untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban, memiliki peluang yang sama.

Proses lelang digelar karena anggaran megaproyek yang diperkirakan bakal menelan sekitar Rp43 triliun tersebut sebagian besar pendanaannya berasal dari pinjaman Jepang.

"Yang pasti nanti dilelang. Dan ada perusahaan asing ini, kan juga harus bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri," ujarnya.

Namun, Tonny belum bisa menyatakan kapan waktu lelang untuk operator Pelabuhan Patimban tersebut dapat dilaksanakan, mengingat belum dilakukannya penandatanganan perjanjian loan agreement dengan JICA.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan bahwa saat ini dia segera menggelar rapat dengan sejumlah pihak mana saja yang akan terlibat sebagai operator Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.