Kapuas Hulu - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penggunaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Kamis (16/3).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan semua PLBN yang telah bangun, membanggakan bangsa Indonesia dan tidak kalah dengan negara tetangga.  "Saya minta tidak hanya pos lintas batas saja tetapi juga dibangun pasar modern agar masyarakat juga menikmati. Tahun ini mulai dibangun dan tahun depan ditargetkan selesai," terang Jokowi.

Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo.

Sementara itu Menteri Basuki mengatakan bahwa pada akhir tahun 2014, dirinya ditugasi Presiden Jokowi merubuhkan seluruh bangunan PLBN dalam waktu 2 minggu dan membangun kembali PLBN baru yang lebih bagus dari negara tetangga.

Beroperasinya PLBN Badau ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas negara, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta menumbuhkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai embrio kawasan perbatasan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu bertujuan mengubah wajah perbatasan NKRI setara bahkan lebih baik dari negara tetangga sehingga layak disebut sebagai beranda depan Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.

PLBN yang diresmikan merupakan pembangunan tahap I yakni zona inti PLBN, diatas lahan seluas 8,8 Ha dengan total luas bangunan 7.619 m2 dan biaya pembangunan sebesar Rp 153 miliar.

Bangunan yang berada pada zona inti meliputi Bangunan Utama PLBN, Pos Lintas Kendaraan Pemeriksaan, Bangunan Pemeriksaan Kargo, Bangunan Utilitas, Monumen, Gerbang Kedatangan dan Keberangkatan, serta Hardscape dan Landscape Kawasan yang diharapkan dapat melayani hingga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025.

Pembangunan Gedung PLBN Badau ini mengusung budaya lokal Kalimantan dengan mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Panjang, penggunaan ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau (green building).

Tahun ini, Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan PLBN Tahap II yakni zona sub inti dan pendukung dengan kotrak multiyears 2017-2018 sebesar Rp 167 miliar. Kegiatan ini berupa perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pengamanan,  rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya.

"PLBN tidak hanya pos perbatasan, tapi kita akan bangun pasar di 7 PLBN tersebut, tujuannya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi diperbatasan sehingga penduduk dari negara seberang juga bisa membeli barang dari negara kita" jelasnya. 

Sementara Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan pengembangan ekonomi di Badau harus dilakukan menyeluruh. "Kota Badau sendiri pusat ekonominya sudah ada, tinggal kita kembangkan misalnya melalui pembangunan jalan lingkar yang akan menumbuhkan permukiman-permukiman disekitar. Pengembangan lainnya juga membutuhkan dukungan lintas sektoral," kata Sri Hartoyo.

Selain PLBN, Kementerian PUPR juga membangun Jalan Lintas Perbatasan RI-Malaysia, khususnya Jalan Perbatasan yang dilakukan secara swakelola bersama Satuan Zeni TNI AD untuk membuka kawasan yang masih terisolir di perbatasan.

Selain itu infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan perbatasan Badau dengan alokasi APBN Rp. 106,6 Miliar dengan progres konstruksi saat ini sebesar 71,41% dan akan selesai tahun ini.

Seven Borders of Indonesia

Kementerian PUPR pada tahun 2016 melakukan pembangunan tujuh PLBN yang sejalan dengan Nawa Cita Bapak Presiden RI dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.

Menteri Basuki mengatakan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN sebesar Rp 943 miliar. Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

"Dengan diresmikannya PLBN Badau, sudah tiga PLBN yang diresmikan, sehingga nanti kita akan memiliki Seven Borders of Indonesia,"kata Menteri Basuki.

Sebelumnya PLBN Entikong dan Motaain sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2016. Pada Sabtu (18/3), direncanakan Presiden Jokowi akan meresmikan PLBN Aruk yang berada di Kabupaten Sambas, Kalbar. Tiga PLBN lainnya yakni Motamasin, Wini dan Skouw akan diresmikan kemudian. (*)