Bandung - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka dijadwalkan akan mulai beroperasi pada Maret 2018 mendatang. Saat ini progres pembangunan sudah hampir menyentuh angka 50%. 

Direktur Pengembangan Bisnis dan Investasi BIJB Kertajati Erwin Syahputra menjelaskan, saat ini pyoyek pembangunan bandara seluas 1.800 hektar dan aerocity 3.490 hektar pertanggal 23 Juli 2017 sudah mencapai 49,7898 %. 

"Progres paket satu atau pekerjaan infrastruktur sudah mencapai 84,9452 persen. Paket kedua atau terminal utara penumpang mencapai 33,2087 persen. Dan paket ketiga atau bangunan penunjang operasional mencapai 75,5038 persen," jelas Erwin saat pemaparan dalam acara Sosialisasi Kesiapan Operasi BIJB Kertajati di Hotel Luxton, Kota Cirebon, Kamis (3/8/2017). 

Pihaknya optimistis jika pembangunan fisik yang ditargetkan selesai pada November-Desember 2017 akan terkejar. "Kita optimistis. Dari segi pembangunan fisik terus kita kebut," kata Erwin. 

Untuk mempercepat terutama dari segi detail finalisasi terminal pihaknya berencana menambah Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga progres pembangunan akan tepat waktu. 

Dari segi aksesibilitas calon penumpang pihaknya juga optimistis tidak akan terkendala. Pasalnya saat ini sudah ada Tol Cipali yang akan segera tersambungkan hingga ke area bandara. 

"Belum lagi rencananya tahun 2019 ruas Tol Cisumdawu selesai. Itu akan mempermudah akses kita," ujar Erwin. 

Selain melakukan tahapan pembangunan infrastruktur pihaknya juga sudah melakukan proses seleksi calon pegawai yang jumlahnya mencapai 300 orang. Diharapkan proses tersebut akan selesai tepat waktu sehingga tidak menghambat pada sektor lainnya. 

"Kita sangat berharap peran serta semua stakeholder dalam pembangunan BIJB Kertajati ini," ucap Erwin. 

Skema kerja sama

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terus mematangkan skema kerja sama pengelolaan Bandara Kertajati, dengan PT Angkasa Pura (AP) II. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil pertemuan di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, beberapa waktu lalu. 

"Ini perundingan bagaimana BIJB (bisa selesai) sesuai dengan target. Kerja sama dengan AP II seperti apa skema yang dibuat. Kerja sama dengan PT-nya seperti apa. Supaya semua visible," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat ditemui di rumah dinasnya, Jalan Rancabentang, Kota Bandung, Kamis (3/8/2017). 

Dia mengungkapkan, hasil pertemuan di kantor Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman diputuskan bila Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT AP II akan menjadi pemegang saham dari BIJB. Dengan keputusan tersebut kedepan tidak ada lagi kerja sama operator antara Pemprov dan PT AP II. 

"Jadi enggak ada lagi kerja sama operator (KSO). Itu skema yang diinginkan Pak Luhut (Menko Kemaritiman). Ini yang menurut kita akan jauh lebih baik dari KSO," ujar Deddy.

Bila dengan skema KSO akan jauh lebih ribet. Karena harus melakukan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. "Tapi kalau menjadi satu dengan kita enggak ada lagi kerja sama. Tapi sudah ada operatornya juga," ucapnya.. 

Sedangkan untuk persentase saham, Deddy menyebut nanti itu akan dibahas lebih teknis. Namun pihaknya ingin bila Pemprov menjadi pemegang saham mayoritas di bandara internasional tersebut.

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan tengah membahas berbagai hal teknis terkait pengoperasian BIJB. Hal ini harus segera diputuskan karena Presiden Joko Widodo ingin BIJB bisa beroperasi di kuartal pertama tahun 2018.