JAKARTA – Infrastruktur menjadi salah satu pilar penyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor konstruksi, pada tahun 2016 berada di posisi ketiga sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi 0,51% setelah sektor Industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,88%.

Kontribusi sektor konstruksi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) pun cukup signifikan, yakni 10,38%, berada di urutan ke-4 setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan. “Pembangunan infrastruktur selain telah menggerakkan ekonomi riil, turut menyumbang pada pertumbuhan ekonomi negara kita, juga telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu, sebagaimana dilansir dari laman PUPR, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Menurutnya ekonomi yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai, oleh sebab itu infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan.

Basuki mengatakan Kementerian PUPR sepanjang tahun 2016 telah membangun infrastruktur dalam rangka mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan air dan pangan, konektivitas antar daerah, serta penyediaan perumahan dan permukiman. Realisasi akhir keuangan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2016 adalah 91,32% dari pagu efektif sebesar Rp 91,21 triliun.

Selanjutnya Menteri Basuki mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 masih menjadi salah satu tumpuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,4% dan pemerataan kesejahteraan secara nasional. Pada tahun 2017, Pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur sebesar Rp387 triliun di mana Kementerian PUPR diberikan amanah untuk mengelola anggaran dengan porsi terbesar, yaitu Rp101,4 triliun.

"Kementerian PUPR selama tiga tahun ini mendapatkan amanah mengelola dan membelanjakan anggaran terbesar dibanding K/L lain,” kata Menteri Basuki.

Bagi pemerintah, dikatakan Basuki, infrastruktur ialah kunci untuk menghadapi persaingan ekonomi global. Ketersediaan infrastruktur akan menjadi solusi atas masalah-masalah dasar yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan yang selama ini membelenggu sebagian penduduk Indonesia. Karena itu, pemerintah punya misi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur hingga pelosok negeri.

Menteri Basuki mengungkapkan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin antara lain jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun. Menurutnya tantangan pembangunan ke depan semakin besar, untuk itu pembangunan infrastruktur akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN 2015-2019.

Belanja Modal Kementerian PUPR

Basuki memprioritaskan anggaran Kementerian PUPR dalam bentuk belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp101,496 triliun, porsi belanja modal Rp76,27 triliun (75,1%), disusul belanja barang Rp22,48 triliun (22,2%), di mana Rp5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp2,75 triliun (2,7%).

Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sejak tahun lalu dan hasilnya hingga hari ini sebanyak 2.768 paket telah terkontrak dengan nilai Rp41,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari paket pekerjaan kontrak tahun tunggal sebanyak 2.166 paket senilai Rp14,06 triliun dan 602 paket kontrak tahun jamak senilai Rp27,34 triliun.

Basuki menargetkan dapat menyelesaikan pelelangan seluruh 10.851 paket kontraktual senilai Rp76,55 triliun, sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring PUPR, selambat-lambatnya pada akhir Maret 2017.

Basuki mengatakan penandatanganan kontrak di awal tahun merupakan langkah nyata Kementerian PUPR untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Dia berharap hal ini dapat memberikan kontribusi lebih cepat bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pemerataan pembangunan, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi. Dia berharap dengan berbagai upaya tersebut, optimisme dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 dapat dijaga dengan baik, kendati diwarnai dengan ketidakpastian global.