Jakarta - Sebanyak 7 perwakilan dari Pemerintah Kota/Kabupaten sore tadi merapat ke Kementerian Keuangan dan bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekitar 7 kepala daerah tersebut mulai dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) hingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur di daerahnya dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Masing-masing daerah memiliki satu proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan untuk dibangun. Sri Mulyani pun memberikan dukungan kelayakan berupa pembiayaan secara tunai atas sebagian konstruksi dan penjaminan risiko politik atas kewajiban keuangan penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).

"Kami akan ambil dari 7 ini bukan hanya coaching tapi juga pendampingan. Sehingga akselerasi pelaksanaan proyek-proyek pembiayaan baik dari pemerintah maupun swasta," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Dengan dijaminnya 7 proyek infrastruktur daerah ini, lanjut Sri Mulyani, akan menjadi standar baru proyek daerah untuk dikerjakan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ketujuh proyek di masing-masing daerah ini telah memiliki perencanaan yang matang.

"Jadi kalau yang lain mau skema KPVU bisa tiru dan bisa dijelaskan ke DPRD dan Pemda," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani beserta tim akan mengawasi tindak lanjut dari rencana pembangunan infrastruktur di 7 daerah. Sehingga bisa dieksekusi tepat waktu.

"Kami juga akan ada tim monitoring untuk lihat progresnya. Kalau ada complain atau tidak ada kemajuan bisa sampaikan ke saya," tutup Sri Mulyani.

Adapun ketujuh proyek infrastruktur yang diusulkan masing-masing pemerintah daerah, antara lain:
1. Rumah Sakit tipe C di Krian Sidoarjo, Jawa Timur Rp 268 miliar
2. Light Rapid Transit Rp 1,2 triliun (utara-selatan) dan Rp 2,6 triliun (timur-barat) di Surabaya, Jawa Timur.
3. Light Rapid Transit Koridor I dan II di Bandung, Jawa Barat.
4. SPAM di Semarang Barat 
5. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Rp 1,1 triliun di Kota Tangerang
6. SPAM Pekanbaru
7. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar, Sulawesi Selatan. (ang/ang)