Jakarta - Pertamina mengembangkan pembangunan infrastruktur pada megaproyek enam kilang minyak. Enam kilang tersebut yaitu RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU VII Kasim. Tujuannya, untuk membuat tanah air swasembada Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kelompok pertama, dilakukan pengembangan 4 (empat) kilang minyak yaitu RU V Balikpapan, RU VI Balongan, RU IV Cilacap, dan RU II Dumai. Program kerja ini dikenal dengan RDMP (Refinery Development Master Plan) dan kelompok kedua, dibangun kilang minyak baru (New Grass Root Refinery, NGRR) di Tuban dan Bontang.

Selama ini kapasitas yang terpasang dari keenam kilang minyak ini adalah 1,05 juta barel  per hari. Namun, dalam pelaksanaannya, produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dihasilkan dari keenam kilang minyak ini sekitar 800-950 ribu barel per hari.

Dalam satu tahun, dibutuhkan sekitar 72 juta kilo liter bahan bakar minyak. Sementara, Pertamina, sebagai BUMN Migas baru dapat memberikan kontribusi sekitar 39 juta kilo liter. Tidak ada jalan lain, untuk memenuhi kebutuhan BBM, Pertamina melakukan impor minyak mentah dan BBM dari luar negeri.

Rasio ketergantungan akan impor minyak mentah dari tahun tahun semakin tinggi antara 33 – 44 persen. Hal ini tentu mengakibatkan devisa negara terkuras. Di sisi lain, kenaikan ini memperlihatkan bahwa kegiatan perekonomian Indonesia sedang tumbuh.

“Tujuan dari pengembangan dan pembangunan kilang minyak adalah agar nantinya di tahun 2023, Pertamina bisa mewujudkan swasembada Bahan Bakar Minyak seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi-JK dalam Nawacita”, ujar Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia, PT Pertamina (Persero), Rachmad Hardadi, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/3).

Nantinya, kata Rachmad, kapasitas produksi kilang minyak yang dioperasikan oleh Pertamina akan menjadi, 2,2 juta barel per hari. Megaproyek 6 kilang minyak ini diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar Rp 500 triliun.  Ada yang dikerjakan oleh Pertamina sendiri dan ada yang bekerjasama dengan perusahaan minyak dan gas yang sudah mempunyai reputasi internasional.

“Tantangan terbesar Direktorat Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia adalah mewujudkan semua ini dalam kurun waktu 7 tahun dan selesai di tahun 2023. Dua tahun lebih cepat dari target pemerintah. Untuk itu, dukungan dari semua pihak sangat kami perlukan," ujar Rachmad. (cr1/JPG)