Jakarta - Sebanyak 6.560 paket pekerjaan kontraktual di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017, telah ditandatangi kontraknya, termasuk kontrak untuk paket tahun jamak yang terekam dalam sistem emonitoring Kementerian PUPR per 31 Maret 2017 pukul 12.00 WIB. 

Nilai pekerjaan yang sudah terkontrak mencapai Rp 59,26 triliun, atau 75% dari anggaran pekerjaan kontraktual sebesar Rp 78,53 triliun yang terbagi dalam 11.123 paket pekerjaan.

Sementara dari total jumlah tersebut, paket pekerjaan yang masih dalam proses lelang sebanyak 2.686 paket dengan nilai Rp 12,46 triliun. Dengan semakin cepatnya proses pelelangan dan penandatanganan kontrak dilakukan, maka proses pekerjaan juga semakin cepat dimulai dan dari sisi ekonomi, akan menggerakkan sektor rill di daerah dari Sabang sampai Merauke.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan prioritas anggaran Kementerian PUPR berupa belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp 101,496 triliun, porsi belanja belanja modal Rp 76,27 triliun (75,1%), disusul belanja barang Rp 22,48 triliun (22,2%), di mana Rp 5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun (2,7%).

"Saya menargetkan pada akhir April semua paket pekerjaan kontraktual sudah terlelang semua," kata Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (11/4/2017). 

Jumlah paket yang belum lelang tersisa 1.877 paket dengan nilai Rp 6,8 triliun, di mana terbanyak pada pekerjaan dengan nilai antara Rp 200 juta–Rp 5 miliar.

Selanjutnya, Basuki mengungkapkan, progres penyerapan keuangan Kementerian PUPR pada kuartal I-2017 sudah mencapai 10,1% dari keseluruhan pagu anggaran Kementerian PUPR Rp 101,496 triliun pada tahun 2017. 

Capaian penyerapan pada kuartal I-2017 lebih baik dibandingkan capaian penyerapan kuartal I-2016 yang hanya sebesar 6,7%.

"Sebagian besar penyerapan anggaran tersebut diutamakan pada keperluan belanja modal, terutama untuk mendukung ketahanan air dan pangan, konektivitas, perumahan dan permukiman. Dari target penyerapan Kementerian PUPR sebesar 14% hingga triwulan I, tercapai 10,1%. Penyerapan anggaran tertinggi di Ditjen SDA 12,5%, Bina Marga 9%, dan Cipta Karya 6,8%," ujar Basuki.

Basuki mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin antara lain jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun. (wdl/wdl)