Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kontrak sebanyak 4.141 paket pekerjaan dengan nilai Rp50,62 triliun atau 65% dari anggaran Rp77,66 triliun.

Secara keseluruhan kontrak pekerjaan yang terdapat di Kementerian PUPR mencapai 11.071 paket. Paket yang telah terkontrak tersebut sebagian besar merupakan pekerjaan yang ada pada empat Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kementerian PUPR. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, prioritas anggaran Kementerian PUPR berupa belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi.

”Dengan semakin cepatnya penandatanganan kontrak dilakukan, pekerjaan dimulai dan dari sisi ekonomi, akan menggerakkan sektor riil di daerah dari Sabang sampai Merauke,” kata Basuki dalam keterangannya persnya kemarin. Berdasarkan alokasi anggaran 2017, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran Rp101,496 triliun dengan rincian belanja modal Rp76,27 triliun (75,1%), disusul belanja barang Rp22,48 triliun (22,2%). Adapun dana sebesar Rp5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal dan belanja pegawai dan rutin Rp2,75 triliun (2,7%).

Secara terperinci, paket pekerjaan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebanyak 1.716 paket dari total 3.984 paket senilai Rp19,06 triliun. Kemudian, Ditjen Bina Marga, dari jumlah 3.657 paket, telah terkontrak 1.288 paket pekerjaan senilai Rp22,14 triliun dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk jalan perbatasan.

Sementara di Ditjen Cipta Karya, dari jumlah 2.313 paket, telah terkontrak sebanyak 792 paket senilai Rp5,69 triliun dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman di Indonesia melalui penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Basuki menambahkan, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antarwilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu, dia akan terus mendorong terwujud pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) Zali Yahya menyambut baik penandatanganan paket terkontrak di Kementerian PUPR. Menurut dia, pelaksanaan kontrak paket pekerjaan di institusi Kementerian PUPR semakin membaik dari waktu ke waktu. ”Selain itu, kini pelaksanaannya semakin tepat waktu dan telah sesuai dengan layanan standar pengadaan yang tersertifikasi karena telah melalui layanan pengadaan secara elektronik,” kata dia kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, dengan ditandatangani paket terkontrak senilai Rp50,62 triliun itu, berarti sudah ada jaminan bagi kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan. AKI merupakan kelompok asosiasi konstruksi yang bergerak pada semua sektor seperti pembangunan jalan, jalan tol, perumahan, sumber daya air, bandara, serta pelabuhan dengan proyek di atas senilai Rp50 miliar. Konsentrasi kelompok asosiasi ini menyerap proyek pada Kementerian PUPR. (kmj)