Jakarta - Minat badan usaha untuk membangun jalan tol kian besar. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol yang diperoleh Bisnis, hingga saat ini tercatat 30 ruas prakarsa yang diajukan badan usaha jalan tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry trisaputra Zuna mengatakan, saat ini instansinya bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengevaluasi usulan proyek jalan tol prakarsa tersebut.

" Ini dievaluasi karena ada dokumennya lengkap, belum lengkap, dan ada juga yang baru niat, " ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/7).

Terkait dengan direalisasikannya usulan tol prakarsa ini, kata Herry, hal itu bergantung pada kesiapan badan usaha jalan tol (BUJT) yang mengusulkan ruas tol tersebut.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman mengatakan, lelang ruas tol prakarsa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

BUJT dapat mengajukan ruas-ruas tol yang belum direncanakan pemerintah dengan melengkapi dokumen seperti studi kelayakan serta perencanaan pembiayaan.

" Nantinya, apabila usulan ruas tol tersebut layak dan secara pembiayaan tak bermasalah, maka disetujui dan dapat dilakukan lelang, " ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26/7).

Akan tetapi, apabila dibutuhkan bantuan pembiayaan untuk membangun ruas tol prakarsa, hal itu akan dilakukan pemerintah bersama dengan pemrakarsa protek.

PROSES TENDER

Walaupun usulan pembangunan jalan tol diajukan oleh pemrakarsa, pelaksanaannya tetap harus melalui proses tender. Pemrakarsa punya hak untuk menyamakan atau right to match sehingga memiliki peluang besar untuk menang.

kalaupun tingkat kelayakan tol prakarsa itu dinilai kurang, dia menyakini, badan usaha pemrakarsa tetap akan menjadi pemenang lelang proyek tersebut.

" Kalau pemrakarsa ini tak menyamakan, misalnya, dia mengajukan 10, dan orang lain 8. kalau dia tidak mau menyamakan 8 ini ya, akan kalah pemrakarsa. Walaupun dia pemrakarsa kalau tidak mau menyamakan ya, akan kalah, " Kata Fachtur.

Herry mengemukakan, sejauh ini baru ruas tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan yang telah memiliki izin prinsip prakarsa dan tengah dilelang.

BPJT juga tengah memfasilitasi rencana pembangunan salah satu tol prakarsa, yaitu tol Akses Pelabuhan Patimban yang diusulkan oleh PT Jasa Marga TBK. dan PT Jasa Sarana untuk memperoleh fasilitas pendanaan dari Jepang.

Proyek jalan tol sepanjang 48 Kilometer tersebut akan tetap dilelang sesuai dengan prosedur.

Pemerintah, menurutnya, hanya memfasilitasi pembiayaan bagi badan usaha untuk mendapatkan bunga pinjaman yang lebih rendah sehingga pemerintah tak perlu lagi memberikan dukungan konstruksi.

Herry menambahkan persiapan lelang untuk jalan tol prakarsa tersebut mulai disiapkan sejak tahun ini.

Dia pun berharap agar penyediaan lahan yang menjadi akses Pelabuhan Patimban yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional dapat di fasilitasi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Sementara itu, AVP Corporate Communication PT Jasa Marga Tbk. Dwimawan Heru menuturkan, sebagai pemrakarsa jalan tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan, perusahaan turut berpartisipasi dalam proses lelang.

" Untuk saat ini masih dalam tahap lelang dan perkiraan penetapan jadiwal pemenang kemungkinan akhir tahun ini, " ujarnya.

Rencananya, jalan tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan akan melintasi Kota Bekasi, kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Untuk membangun tol sepanjang 64 Kilometer ini, dibutuhkan investasinya Rp13,38 triliun.