JAKARTA - PT Adhi Karya Tbk selaku kontraktor yang memperoleh penugasan Light Rail Transit atau kereta api ringan Jabodetabek mulai menjajaki kerja sama pengembangan investasi lahan di wilayah Danau Bogor Raya setelah menandatangani nota kesepahaman  Rabu (2/11/2016) di Kantor Kementerian Keuangan

Direktur Utama ADHI, Budi Harto mengatakan penandatanganan kerja sama dengan PT Sejahtera Eka Garaha serta PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) itu menjadi awal pemanfaatan lahan yang akan digunakan perseroan untuk mengembangkan konsep TOD (transit oriented development) yang tengah dimatangkan.

Budi mengatakan, belum bisa menyebut perkiraan nilai investasi proyek ataupun rincian lebih lanjut terkait pengembangan lahan itu karena pengkajian lebih lanjut akan dilakukan setelah MoU ini.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan, aset lahan di wilayah tersebut telah menjadi milik pemerintah di bawah kementerian keuangan. Dia menuturkan pemerintah akan menjual aset itu kepada Adhi Karya dengan pemanfaatan kerja sama selama lima hingga sepuluh tahun.

 “Nantinya ketika ADHI dapet income dari pengembangan TOD, dia akan bayar kepada yang punya tanah yakni kami  [negara],” katanya Rabu (2/11/2016)

Sebelumnya telah terjadi pergeseran dalam komposisi pemegang saham di tubuh pengembang Danau Bogor Raya, PT Sejahtera Eka Graha.  Kemneterian keuangan telah menjadi pemegang saham sebear 97%.

Perubahan kepemilikan saham tersebut terjadi karena persoalan krisis moneter. Sejak saat itu, perusahaan tersebut dijaminkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan, sehingga wilayah itu juga telah menjadi aset negara.

Direktur Operasi III PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Pundjung Setya Brata mengatakan stasiun yang dibangun pihaknya akan mengintegrasikan area tarikan perjalanan yang melalui wilayah perkotaan serta tarikan pembangkitan berupa apartemen ataupun ruang hunian untuk masyarakat sebagai intermoda aksesibilitas.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk pun menargetkan pengembangan kawasan transit oriented development atau TOD di 14 titik pemberhentian kereta ringan atau light rail transit Jabodetabek dapat segera dimulai tahun depan. 

Pundjung menuturkan, pengakuisisian lahan terus dilakukan oleh Adhi Karya agar pembangunan TOD dapat dilakukan secara paralel dengan struktur fisik LRT. Perseroan pun menargetkan konstruksi fisik LRT dapat mencapai progress sebesar 15% hingga akhir tahun ini.

Rencananya, lahan untuk pembangunan LRT akan berasal dari sejumlah aset BUMN, BUMD dan akusisi lahan swasta. Sejak awal, Adhi Karya telah bekerjasama dengan sejumlah BUMN dan BUMD untuk pengembangan proyek LRT ini. Kerja sama itu mencakup pemanfaatan aset lahan dan pendanaan.

Menurut Pundhjung, sejak awal dana penyertaan modal negara (PMN) ditujukan untuk proyek LRT, sedangkan dana publik untuk pengembangan TOD. Namun, menurutnya nantinya investasi pengembangan TOD diperkirakan akan mencapai Rp2 triliun.