Jakarta – Realisasi pembangunan infrastruktur terus digenjot pemerintah, salah satu nya dalam sektor Jalan Tol, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyampaikan, pemerintah telah menargetkan penyelesaian investasi, konstruksi serta operasi dari total 2.500 km jalan tol pada tahun 2025 dan migrasi transaksi tunai menjadi transaksi non tunai pada 2023 mendatang.

Danang menyebutkan untuk melakukan realisasi pembangunan tol hingga tuntas dibutuhkan dana investasi yang tidak sedikit, Ia menjelaskan dalam rentang waktu hingga 2024 saja diperlukan nilai investasi sebesar Rp 375 triliun dan pengadaan dana talangan tanah sekurang-kurangnya Rp 100 triliun.

Namun, untuk nilai pendapatan non-tol atau non-traffic di Indonesia sendiri masih dalam kisaran 5-9% saja. Terkait dengan hal tersebut, Danang menyampaikan perlunya peningkatan pendapatan dari sektor non-tol ini ke angka 15% melalui berbagai insentif dari Peraturan Menteri PUPR.

Danang sendiri memberikan penjelasan contoh yang ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara BPJT dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) yang digelar sejak 10 September kemarin.

"Salah satunya adalah menyepakati kembali definisi pemanfaatan komersial atas ROW Jalan Tol pada perjanjian konsesi,"jelas Danang

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimoljono menyampaikan pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas pemerintah dalam tahun-tahun kedepannya, namun sejalan dengan itu juga diperlukan penguatan dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPJT sendiri, dalam kurun waktu 2015-2019 lalu, pemerintah telah membangun jalan tol dengan total panjang mencapai 1.298 km. Sehingga total keseluruhan jalan tol yang telah terbangun di Indonesia hingga tahun 2020 ini mencapai 2.302 km.

Sementara itu, Ketua Umum ATI Subakti Syukur menyampaikan Rakor ini terselenggara secara rutin guna membahas isu-isu strategis terkait pengembangan infrastruktur khususnya jalan tol agar dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan.

"Untuk menghadapi isu dan tantangan saat ini, ATI telah membuat program jangka pendek dan jangka panjang,"jelas Subakti