Jakarta - Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf menyebut jajaran pemerintahannya berhasil menjalankan program kerja dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja utama Kabupaten Pasuruan tahun 2016 yang secara umum menunjukkan kondisi positif.

"Semua program yang kami jalankan selama 2016 berkaitan dengan fokus pembangunan tahun 2016, yakni Penyiapan Tenaga Kerja yang Handal untuk Mendukung IKM," kata Irsyad Yusuf saat Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2016 di DRPD Kabupaten Pasuruan, Minggu (10/4/2017). 

Sidang ini dihadiri LKPJ Wakil Bupati Riang Kulup Prayudha, pimpinan DPRD dan anggota serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kepala daerah yang akrab disapa Gus Irsyad ini mengawali laporan dengan menyampaikan defisit anggaran tahun 2016 yang terjadi karena belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp 2.821.450.236.445, sementara belanja daerah mencapai Rp 3.159.908.438.780. 

"Terjadi defisit sebesar Rp 338.458.202.335, yang bisa tercukupi dari realisasi pembiayaan netto tahun 2016, sebesar Rp 518.957.074.698. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 sebesar Rp 180.498.872.363," terang Gus Irsyad.

Ia kemudian melanjutkan laporannya dengan menyampaikan capaian indikator kinerja utama Kabupaten Pasuruan tahun 2016, yang secara umum disebutnya, menunjukkan kondisi baik. 

Indikator tersebut meliputi penilaian SAKIP oleh KemenPAN-RB, penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan/PDRB perkapita, Nilai Tukar Petani, Indeks Kesenjangan Wilayah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

"Penilaian implementasi SAKIP tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 memperoleh nilai 65,65 dengan predikat Baik. Kemudian penilaian LKPD tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," terangnya.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2015 mencapai 6,41% meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,43%. Capaian indikator kinerja tersebut, sebut Irsyad, dikarenakan adanya peningkatan jumlah pengangguran, namun di sisi lain terdapat penurunan jumlah angkatan kerja. 

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang terdiri dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli rata-rata mengalami peningkatan. 

"Indikator selanjutnya adalah PDRB perkapita. PDRB perkapita Kabupaten Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp 53,93 juta meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai Rp 50,91 juta. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa secara makro kesejahteraan masyarakat semakin membaik untuk menuju Kabupaten Pasuruan yang maslahat," terangnya.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pasuruan tahun 2016, katanya, mencapai angka 104,13, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 106,19. Namun demikian perangkaan tersebut masih menunjukkan kondisi yang baik karena di atas angka 100, berarti pendapatan petani per tahun lebih besar dari pada pengeluarannya. 

Indikator selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian di Kabupaten Pasuruan tahun 2015 tumbuh sebesar 5,47%, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 6,69%. Irsyad optimis pertumbuhan ekonomi semakin membaik sebagaimana perkembangan ekonomi di tingkat regional Jawa Timur dan nasional.

Untuk Indeks Kesenjangan Wilayah berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, kesenjangan wilayah tahun 2015 terukur sebesar 0,265 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2014 yang terukur 10 sebesar 0,238, yang berarti menunjukkan kondisi kesenjangan yang tidak lebih baik. 

"Untuk mengatasi hal tersebut maka program pembangunan tahun 2017 difokuskan pada Pemerataan Investasi Guna Menekan Disparitas Wilayah, khususnya orientasi lokasi pembangunan diprioritaskan wilayah Timur," terangnya.

Yang terakhir adalah Indikator Angka Kemiskinan. Pada 2015 jumlah penduduk miskin menurun, yaitu mencapai 10,72% sedangkan tahun 2014 mencapai 10,86%. Angka kemiskinan tersebut berada pada urutan ke-15 di Provinsi Jawa Timur. 

"Ini karena semua program atau kegiatan yang kita rencanakan dan laksanakan diharapkan bermuara atau berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dengan adanya penurunan angka kemiskinan," urainya.

Hasil pelaksanaan kewenangan urusan pembangunan antara lain urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan. Keterangan tersebut diberikan dengan sangat rinci baik dari sisi anggaran, pelaksaaan maupun prestasi. 
(fat/fat)