JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat realisasi penyaluran dana talangan lahan melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mencapai Rp12,24 triliun hingga akhir tahun 2016. Pencapaian itu terpaut tipis dari target awal BPJT yang berniat menyalurkan dana talangan mencapai Rp16 triliun.

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna memerinci dari total penyaluran dana talangan lahan itu sebesar Rp4,7 triliun untuk Trans Jawa, Jabotabek Rp4,1 triliun, Ruas trans Sumatera dan lainnya Rp2,1 triliun, serta ruas nontrans Rp1,3 triliun.

Menurutnya pihaknya telah berusaha maksimal dalam memacu pembayaran dana talangan lahan namun pada praktinya, penyaluran masih terhambat karena terdapat selisih cukup besar bila dibandingkan dengan umlah yang telah ditagihkan kepada BUJT yakni mencapai Rp14 triliun. Sementara itu hingga akhir 2016, total dana talangan yang berhasil dihimpun dari 32 BUJT telah mencapai Rp32,61 triliun.

Kendati demikian, BUJT juga tak perlu merasa khawatir terkait pengembalian dana talangan oleh pemerintah. Herry menjanjikan pada Januari 2017 ini mekanisme pengembalian akan mulai direalisasikan bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan terkait tata cara pengembaliannya.

Apalagi tuturnya dengan peresmian pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada akhir tahun lalu, alokasi dana sebesar Rp16 triliun bagi pengadaan lahan jalan tol telah dikucurkan kepada lembaga itu. “Uang lahan sudah masuk ke LMAN, mekanismenya pengembalian sekaligus dengan PMK akan dilakukan Januari,” katanya Selasa (3/1/2017)

Dia pun menginginkan bahwa amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha Jalan Tol selanjutnya terkait penambahan dana talangan dilakukan setelah terbitnya PMK itu.

Sebelumnya Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi landasan hukum beroperasinya LMAN.

Selanjutnya, badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan itu tinggal merampungkan aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menggunakan anggaran yang telah dialokasikan beserta mekanisme pengembalian dana talangan yang disalurkan kepada BUJT.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan telah menyiapkan peraturan menteri PUPR, apabila nantinya PMK tersebut telah diterbitkan. “Peraturan menteri PUPR-nya sudah saya siapkan, jadi begitu PMK terbit saya tinggal tambahkan nomor PMK, Permen PUPR itu juga keluar sehingga BUJT juga sudah langsung bisa menagihkan,” katanya