Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat evaluasi Program Strategis Nasional (PSN). Jokowi mendorong agar proyek-proyek infrastruktur dibiayai oleh pihak swasta.

"Kita harus terus dorong agar pihak swasta atau badan usaha untuk membiayai proyek infrastruktur. Untuk itu saya minta skema pendanaan proyek infrastruktur non pemerintah diatur secara jelas, sehingga mampu menarik investasi swasta," kata Jokowi mengawali rapat terbatas ini, di Kantor Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Proyek Strategis Nasional juga harus bisa menopang sektor unggulan di daerah. Dengan begitu, daerah yang bersangkutan bisa merasakan nilai tambah dari proyek itu. Misalnya mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan antar wilayah, dan menyerap tenaga kerja.

"Hal ini selalu saya tekankan agar PSN bisa memberikan dampak signifikan dan nyata untuk perekonomian daerah," tuturnya.

Dalam rapat hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Mereka diperintahkan untuk terus memonitor perkembangan Proyek Strategis Nasional di 22 provinsi. 

Ada 225 proyek plus satu program di 14 sektor infrastruktur dalam Program Strategis Nasional. Sudah ada 9 persen dari jumlah keseluruhan, alias 20 proyek yang sudah selesai. 

Adapun 94 proyek sudah memasuki tahap konstruksi, 13 proyek memasuki tahapan transaksi, dan 83 proyek sedang direncanakan. Ada pula laporan yang diterima Jokowi, ada 7 persen proyek yang diusulkan keluar dari Program Strategis Nasional. (dnu/hns)