Jakarta - Setelah melakukan kerjasama dalam bidang pelatihan manajemen keselamatan konstruksi khususnya bidang keselamatan bangunan jalan dan jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) kembali menjajaki kerjasama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA), namun kali ini mengenai manajemen keselamatan konstruksi bidang bangunan umum khususnya bangunan gedung tinggi.

“Untuk (kerjasama-red) 2014-2016, pada 29 Desember 2016 ini berakhir, itu telah dilakukan bagaimana melihat dan memeriksa jembatan-jembatan yang telah ada, alat-alatnya dibantu Korea, ini semua bukan pinjaman tapi hibah dari mereka (Korea-red), nah semua itu untuk jalan dan jembatan, kedepan kita lagi usulkan untuk keselamatan konstruksi bangunan gedung tinggi,” tutur Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib disela Workshop Capacity Development for Safety Management of the Public Facilities in Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12).

Seperti diketahui bahwa workshop yang diselenggarakan DJBK bersama dengan KOICA tersebut merupakan kegiatan workshop ke-enam sekaligus terakhir, dalam rangkaian kegiatan kerjasama manajemen keselamatan fasilitas publik di Indonesia yang telah dimulai sejak 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Yusid menyatakan kehandalan infrastruktur salah satunya dinilai dengan pemenuhan terhadap aspek keselamatan ( safety ) dan juga aspek pemeliharaan konstruksi. “Aspek keselamatan tidak hanya ditinjau pada saat pelaksanaan konstruksi tapi juga saat masa pemanfaatan, pemeliharaan sampai pembongkaran infrastruktur tersebut,” ujar Yusid.

Workshop ini diadakan sebagai wadah untuk berbagi informasi terkait proyek dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk melakukan brainstorming, dan untuk mempromosikan proyek. Kerja sama antara Kementerian PUPR dan KOICA telah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Kerjasama ini didasari pada kesadaran mengenai urgensi untuk mewujudkan manajemen infrastruktur yang baik dengan peningkatan kapasitas serta penyiapan sistem manajemen konstruksi.

Country Director KOICA, Oh Ki Yun juga menyatakan respon positifnya terhadap kerjasama antara Kementerian PUPR dan KOICA. ”Kami berharap kerjasama antara KOICA dan Kementerian PUPR selama ini dapat mendukung knowledge transfer terkait sistem manajemen keselamatan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut Oh Ki Yun juga berharap kerjasama ini menjadi landasan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan KOICA untuk bangunan gedung tinggi.

Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk menyediakan infrastruktur yang aman, seperti mendirikan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) sebagai penjaminan keamanan sektor jembatan dan Komisi Keamanan Bendungan di sektor sumber daya air. Dari sisi regulasi, Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Sementara, CEO KISTEC ( Korea Infrastructure Safety & Technology Corporation ), Kang Young Jong juga memperkenalkan 3.0 policy, yaitu kebijakan mengenai sistem yang mengatur information sharing terkait data inspeksi konstruksi. Produk akhir dari kerja sama ini adalah terwujudnya kerangka kebijakan institusional untuk manajemen keselamatan fasilitas publik di Indonesia serta dokumen manual inspeksi keselamatan untuk jembatan. (nrm)