JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membentuk unit khusus yang menangani proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) guna memudahkan koordinasi dan pelaksanaan proyek.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso menyatakan, selama ini pembahasan mengenai NCICD berada di lintas kementerian antara lain Bappenas, Menko Perekonomian, dan Kementerian PUPR. Adanya unit khusus yang fokus menangani proyek tersebut dinilai akan memudahkan koordinasi dan mengefisienkan waktu.

“Pak Basoeki [Menteri PUPR] menginginkan kalau bisa di kita [Kementerian PUPR] saja ada unit khusus yang nantinya bisa mendiskusikan masterplan,pembebasan lahan, sanitasi, dan keseluruhan,” ujarnya, Rabu (23/11).

Menurutnya, gagasan yang diusulkan oleh Menteri PUPR tersebut juga selaras dengan rekomendasi Bappenas yang telah menyelesaikan kajian ulang selama enam bulan terhadap rencana induk proyek tersebut. Dia menilai Menteri PUPR telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menko Perekonomian, meskipun baru secara informal.

Imam menambahkan, saat ini pemerintah memfokuskan pembangunan proyek tersebut pada Fase A yaitu pembangunan tanggul pantai sepanjang total 120 kilometer, di mana 62 kilometer terletak di garis pantai dan 57 kilometer terletak di muara sungai.

“Sekarang kita fokus di coast line ini, karena untuk antisipasi banjir Jakarta. Mengenai unit khususnya, nanti bisa berada di bawah Ditjen SDA [Sumber Daya Air] atau BPIW [Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah],” ujarnya.

Sebelumnya Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menjelaskan bahwa berdasarkan rapat rapat kabinet pada April 2016 diputuskan agar proyek ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Menurutnya, NCICD bukan hanya proyek penanggulangan banjir, tetapi juga merupakan proyek pemulihan lingkungan hidup secara keseluruhan.

"Akan ada instansi yang akan dibentuk di bawah Kementerian PUPR untuk menangani proyek ini secara khusus mulai tahun 2017," ujarnya.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata menjelaskan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, langkah prioritas yang harus segera dilakukan pemerintah di antaranya menangani penurunan muka tanah dengan menyediakan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang lebih berkesinambungan. Pembangunan tanggul di titik-titik kritis merupakan bagian dari upaya menyelamatkan Jakarta dari ancaman banjir rob.

“Kita tunjukkan bagaimana ini direncanakan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, kemudian juga mengatasi masalah kebencanaannya, pelayanan dasar [air baku] dan pengelolaan tata ruang supaya membuat Kota Jakarta dengan Tangerang dan Bekasi bisa berkelanjutan,” ujarnya

Dia mengatakan, pemutakhiran rancangan induk yang dilakukan oleh tujuh tim kerja yang dibentuk oleh Bappenas masih memerlukan tindak lanjut berupa pembuatan rancangan teknis atau Detailed Engineering Design [DED]. Untuk itu, ujarnya, Bappenas merekomendasikan presiden untuk menunjuk lembaga khusus yang akan fokus menangani megaproyek NCICD.

Seperti diketahui, semula total panjang tanggul Fase A yang akan dikerjakan mencapai 120 kilometer, terdiri dari tanggul pantai 62 kilometer dan sisanya di muara sungai. Skema pendanaannya direncanakan 25% pemerintah pusat, dan 75% dibagi antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pengembang properti yang mengerjakan pulau reklamasi.

Setelah adanya kajian ulang dari Bappenas pasca moratorium reklamasi, pemerintah memutuskan untuk mendahulukan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dengan total panjang 26,2 kilometer, di mana 16 kilometer di antaranya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.