Jakarta - Pemerintah akan mendorong korporasi untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur sehingga tidak lagi tergantung pada APBN.

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri menggelar rapat terbatas soal pembiayaan infrastruktur di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Usai rapat terbatas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Solusi terdepan yang dimajukan yakni dana dari korporasi.

"Kesimpulannya tadi itu adalah bagaimana kita memberdayakan korporasi sebagai investor dari proyek-proyek infrastruktur. Intinya itu," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/4/2017).

Terbuka peluang besar skema pmbiayaan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Dalam hal LRT Jabodebek itu tahap awal digarap, diinvestasikan oleh KAI [Kereta Api Indonesia]. Just in case ini menjadi satu proyek bagus, akan kita sekuritisasi supaya dapat pendanaan dari swasta," tutur Budi.

Alternatif sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur yang dapat digarap BUMN yakni sekuritisasi aset. Budi menjelaskan dalam satu proyek infrastruktur, investor nantinya berasal dari swasta dengan jaminan public service obligation (PSO).