Jakarta - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan tahap konstruksi proyek jalan tol paling lambat sudah dimulai pada 2018 dan selesai 2019.

Namun, penyelesaian target tersebut tetap mesti menghadapi sejumlah tantangan sama seperti yang dialami sebagian proyek prioritas lainnya termasuk pengadaan tanah menjadi bottlenecking (sumbatan).

Apabila tahap pengadaan tanah tersendat, jadwal konstruksi pun molor. Pasalnya, tahap konstruksi hanya bisa dimulai jika pengadaan tanah sudah mencapai 60%.

Upaya debottlenecking pada tahap pengadaan tanah dilakukan KPPIP dengan melakukan koordinasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan untuk menggunakan skema dana talangan pengadaan tanah.

Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan KPPIP Max Antameng mengklaim kinerja LMAN semakin baik dalam proses pengembalian dana talangan untuk pengadaan tanah.

Max bahkan optimistis LMAN bisa menyelesaikan pengembalian total dana talangan untuk 21 ruas jalan yang mencapai Rp16 triliun pada September 2017.

“Bulan Juli ini saja LMAN janji akan kucurkan pembayaran dana talangan dengan jumlah Rp2 triliun,” kata dia dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Rabu (26/7).

KPPIP dengan LMAN antara lain di proyek prioritas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 KM. Adapun total pengadaan tanahnya per 13 Juli 2017 mencapai 91,85%.

Begitu juga di proyek Jalan Tol Manado-Bitung yang membentang sepanjang 39 KM, saat ini total pengadaan tanahnya sudah mencapai 60%.