Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menambah pembangunan bendungan sebagai sistem pengendali air dan pangan di beberapa daerah. Saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan 9 lelang bendungan baru hingga awal Desember 2019, hal ini guna melengkapi total 65 bendungan yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Hari Suprayogi menyampaikan bahwa 9 bendungan yang dilelang tersebut akan berada di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan juga Sumatera.

“Dari 65 bendungan semua sudah terkontrak kecuali yang 9 bendungan. Dari 65 bendungan, target kami selesai 29 bendungan pada akhir 2019,” kata Yogi.

Untuk kesembilan proyek bendungan tersebut masing-masing diantaranya ada Bendungan Mbay di NTT, Jenelata di Sulawesi Selatan, Pelosika dan Ameroro di Sulawesi Tenggara, Jragung di Jawa Tengah, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Tiro di Nanggroe Aceh Darussalam, Budong-Budong di Sulawesi Barat, dan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat.

“kemudian nanti di tahun 2021 rencananya mau ada tender 5 lagi baru diluar dari jumlah 65 bendungan tadi, 2022 ada 5 bendungan lagi dan 2023 juga ada 5 bendungan lagi, jadi ada 15 bendungan baru,” tambah Yogi

Sementara itu untuk 9 bendungan yang akan dibangun ini rencananya akan memakan biaya investasi mencapai Rp 21 triliun dan pembangunan nya akan memakan waktu sampai 4 tahun. Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Ni Made Sumiarsih juga menambahkan, Bendungan Tiu Suntuk akan menjadi bendungan pertama yang akan dilelang pada tahun ini.