Pengadaan Lahan Trans Jawa Dikejar Lewat Revisi PP Tentang Wakaf
JAKARTA—Realisasi pengadaan lahan bagi ruas-ruas trans Jawa yang ditargetkan untuk tuntas 100% hingga akhir tahun ini, baru mencapai 89,3%.Tuntasnya pembebasan lahan akan molor hingga tahun depan
Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Kementerian PUPR Sri Sadono mengatakan mengatakan pencapaian itu belum maksimal dikarenakan terkendala lamanya prosedur bagi penggantian tanah wakaf yang dilewati rute jalan tol Trans Jawa. Terutama katanya ada sekitar 150 titik di Trans Jawa yang melewati tanah wakaf. Sri bertekad mengebut sisa pembebasan lahan lewat penyederhanaan Peraturan Pemerintah 44/2006 tentang wakaf.
Pihaknya telah berdiksusi dengan pihak terkait seperti kementerian agama dalam mengusulkan beberapa poin utama kepada sekretariat wakil presiden untuk merevisi PP tersebut.
“Wakaf ini menurut kami tukar-menukarnya panjang karena harus mendapat izin menteri agama dan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Jadi berapapun nilai tanah wakaf harus sampai menteri banyak juga yang kecil-kecil nilai dan lokasinya harus menteri juga. Kami sedang usulkan ke setwapres beberapa hal,”katanya kepada Bisnis Selasa (27/12)di kantornya.
Sri mengungkapkan telah menggelar pertemuan dengan kementerian agama pekan lalu. Beberapa poin utama yang diusulkan dalam revisi PP itu, diantaranya terkait pendelegasian wewenang mengenai batasan wilayah dan nominal serta batasan waktu terkait prosedur penggantian wakaf.Supaya nantinya tak semua proses menunggu izin menteri agama.
“Jadi misalnya di bawah sekian meter per sergi d kanwil kabupaten, atau yang nominal penggantiannya Rp5 miliar ada di daerah. Persertujuan akan menjadi lebih cepat. Pemangkasannya prosedurnya bisa memotong 2/3-nya[prosedur normal],’ imbuhnya.
Pembahasan itu akan dilanjutkan pada akhir pekan ini untuk memperoleh finalisasi revisi naskah itu, sebelum diajukan kepada sekretariat Wakil Presiden. Setelah terbitnya revisi PP itu, maka Sri Optimistis pengadaan lahan trans Jawa mampu dikejar penuntasannya pada Januari 2017.
Sri memerinci k dalam jaringan trans Jawa , baru dua ruas yang telah rampung pembebasannya yakni Kertosono—Mojokerto dan Mojokerto—Surabaya. Dia mengungkapkan sebagian besar pengadaan lahan di Trans Jawa telah berada di atas 90%,yakni Pejagan—Pemalang sebesar 95%, Pemalang—Batang sebesar 91%, Semarang—Solo 95,9%, Solo—Ngawi 99,6%, Ngawi—Kertosono 92,9%
Namun masih menyisakan satu ruas yakni Batang—Semarang yang progresnya baru mencapai 63,1%.Hal itu dikarenakan banyaknya Surat Perintah Pembayaran yang telah diajukan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) , akan tetapi pembayaran ganti rugi dari BUJT belum ditindaklanjuti.
Data kementerian PUPR, mencatat dana talangan dari Badan Usaha Jalan Tol untuk pembebasan lahan mencapai Rp32,59 triliun. Drai jumlah itu SPP yang telah ditagihkan mencapai Rp12,384 triliun, dan yang telah dibayarkan kepada warga terdampak senilai Rp11,37 triliun. Dengan demikian masih ada selisih Rp1 triliun yang menghambat realisasi pembebasan lahan. Apabila selisih itu sudah terbayarkan, maka progress pembebasan lahan dapat meningkat.
Sri menargetkan hingga akhir tahun ini nilai dana talangan lahan sebesar Rp13 triliun dapat disalurkan kepada warga terdampak