Jakarta - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta berharap dapat melaksanakan pembangunan prasarana Mass Rapid Transit East-West rute Cikarang–Balaraja.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Agung Wicaksono berharap dapat mengerjakan proyek prasarana MRT Timur–Barat rute Cikarang-Balaraja karena pembangunannya juga melewati DKI Jakarta.

Perusahaan, ungkapnya, telah mempersiapkan diri untuk mendapatkan penugasan pengerjaan prasarana MRT tersebut.

“Kita berharapnya itu [penugasan dari pemerintah untuk MRT East-West] karena wilayahnya ada di Jakarta juga, sehingga PT MRT Jakarta yang mengerjakan. Kita mempersiapkan diri untuk itu, tapi keputusannya ada di pemerintah,” kata Agung di Jakarta pada Rabu (23/8/2017).

Dia menjelaskan saat ini pihaknya masih fokus pada pengerjaan pembangunan prasarana MRT Utara-Selatan rute Lebak Bulus–Kampung Bandan. Namun, lanjutnya, pihaknya siap dari segi konstruksi begitu pelaksana pembangunan MRT East-West jelas.

Saat ini, lanjutnya, perusahaan memiliki insinyur-insinyur yang sedang mempersiapkan basic engineering design untuk pembangunan prasarana MRT Utara-Selatan fase kedua rute Bunderan HI–Kampung Bandan. “Nanti mereka juga siap untuk MRT Timur–Barat.”

Dia menambahkan tenaga operasi yang sedang dipersiapkan oleh perusahaan juga bisa diperbanyak untuk di tempatkan di MRT Timur–Barat rute Cikarang–Balaraja.

Saat ini, tuturnya, proyek MRT rute Cikarang–Balaraja masuk dalam rencana perusahaan selain rute MRT Selatan–Utara.

Dia mengungkapkan dari total sekitar 80 kilometer panjang jalur MRT Timur-Barat, 27 kilometernya berada di wilayah DKI Jakarta dari Ujung Menteng menuju Kembangan.

Perusahaan, lanjutnya, sedang menunggu keputusan Kementerian Perhubungan terkait dengan pembangunan prasarana MRT East-West.

Sementara itu, Agunge menyebutkan progres konstruksi pembangunan prasarana MRT fase pertama rute Lebak Bulus–Bunderan HI per Juli 2017 mencapai 76,2%. Akhir bulan ini, lanjutnya, progres konstruksi bisa mencapai 78%.

Kemudian, lanjutnya, pihaknya juga tengah melakukan persiapan operasi seperti pelatihan tenaga operasi, regulasi-regulasi yang diperlukan, serta terkait dengan transit oriented development (TOD).

Pada fase pertama, pihaknya telah mendapatkan pembayaran sebesar Rp5 triliun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada fase pertama, lanjutnya total kebutuhan biaya membengkak menjadi sekitar Rp16,5 triliun dari Rp14 triliun atau terdapat tambahan sekitar Rp2,5 triliun.