Jakarta – Pembangunan infrastruktur yang maju dan berkualitas terus ditingkatkan, hal ini menjadi fokus dan target pemerintah dalam membangun Indonesia ketingkat yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dalam mengejar target pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah talah menyusun kombinasi strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sampai akhir September 2019, telah ada 81 proyek Strategis Nasional yang telah rampung atau telah mencapai 36%. Hal ini artinya masih terdapat 142 Proyek Strategis Nasional yang masih dikerjakan, sementara itu target rampung hingga akhir 2019 akan ada 103 proyek yang sudah tuntas serta pada akhir 2020 ditargetkan keseluruhan Proyek Strategis Nasional akan rampung secara keseluruhan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan pemerintah akan terus mendorong percepatan pengerjaan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 223 Proyek dan 3 Program dengan total investasi sebesar Rp 4.180 triliun.

“Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 trilliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP),” ungkap Menteri Darmin

Namun Menteri Darmin juga menjelaskan dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur, hal ini termasuk dari pihak swasta. Karena hal tersebut, Pemerintah berinisiatif untuk melakukan kebijakan umum maupun khusus baik dari aspek fiskal, institusi dan regulasi.

"Jika dari APBN dan APBD nggak cukup, jadi peran swasta diharapkan ikut. Jangan sampai pembiayaan infrastruktur membiayai APBN. Infrastruktur strategis pembiayaan mayoritas oleh swasta, kemudian BUMN baru ketiga APBN," jelas Darmin

Dari aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.

Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.