Jakarta – Terhitung hingga tanggal 7 Maret 2018 kemarin, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa sebanyak 5.269 paket pekerjaan telah dilelang dengan total nilai sebesar Rp 36,4 triliun dengan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Sebanyak 1.581 diantaranya sudah tanda tangan kontrak, dan untuk 1.360 lainnya telah ditetapkan pengumuman pemenangnya, serta sisanya masih dalam masa pengumuman lelang. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja menyampaikan bahwa total ini setara dengan 68,5% dari jumlah rencana lelang yang terekam.

“Jumlah tersebut (yang sudah dilelang) setara dengan 68,5% dari rencana lelang yang terekam dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Kementerian PUPR dengan total 7.688 Paket senilai Rp 52,9 triliun,” jelas Endra.

Dari total 5.269 paket yang telah dilelang, 91,3% merupakan paket dari 4 Direktorat Jenderal (Ditjen) yaitu, Ditjen Bina Marga sebanyak 1.651 Paket senilai Rp 21 triliun, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 1.868 paket dengan nilai Rp 6,6 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.229 paket dengan nilai paket sebesar Rp 4,7 triliun serta Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 395 paket dengan total Rp 3,7 triliun.

Endra juga menyampaikan bahwa kebijakan pemaketan yang dilakukan Kementerian PUPR menerapkan sekitar 90% diperuntukan bagi kontraktor skala kecil-menengah dan jasa konsultan swasta. Selain itu Kementerian PUPR juga telah melakukan pembinaan terhadap para penyedia jasa konstruksi kecil dan menengah untuk tumbuh. Kesempatan lebih besar juga diberikan kepada para perusahaan konstruksi swasta untuk lebih terlibat dalam proyek pemerintah dengan skema Kebijakan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUMN.

“Pemaketan pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR menjadi salah satu indicator keberpihakan pemerintah akan hal tersebut,” kata Endra.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Kementerian PUPR mendapat alokasi dana sebesar 81% atau Rp 88 triliun untuk belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal.