Malaysia – Kemajuan suatu negara di bidang pembangunan infrastruktur diharapkan dapat diadaptasi dan diterapkan negara lain yang belum terlalu maju atau berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh President East Regional Organization for Planning and Human Settlement (EAROPH) periode 2014-2016, Hermanto Dardak saat membuka 49th Executive Committee Meeting dan 25th World Congress and Council Meeting yang digelar di Kota Kinabalu, Malaysia, 8-10 Agustus 2016.

Ia mengatakan, misalnya negara berkembang atau belum terlalu maju dapat mencontoh kemajuan Jepang yang menerapkan compact city yakni kota berkepadatan penduduk tinggi, namun dapat diefisiensikan dengan bangunan vertikal, sehingga memiliki ruang terbuka yang lebih luas untuk ruang terbuka hijau dan transportasi.

Hermanto Dardak yang juga Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut juga mencontohkan pembangunan di Indonesia yang menghubungkan elemen infrastruktur perkotaan dengan masyarakatnya. Contoh yang dimaksud yaitu membangun control room yang berfungsi untuk memonitor kemacetan hingga mengantisipasi bencana banjir di suatu tempat, sehingga dapat menerapkan early warning system (sistem peringatan dini).

Selain itu, lanjutnya, sistem tersebut juga bisa mengetahui curah hujan dan debit sungai, sehingga bisa memperkirakan lokasi akan terjadinya genangan dan menginformasikan kepada masyarakat untuk menghindari potensi kemacetan karena banjir.

Sementara itu, pada World Congress and Council Meeting dengan tema “Our Urban Futures: Sustainable and Resilient” menelaah kembali hasil kongres EAROPH 2014 lalu, karena banyak negara yang sudah menerapkan perencanaan kota dan pemukiman, diantaranya manajemen aset di Australia, Kota Cerdas di Korea, Perencanaan berbasis masyarakat di Malaysia, perumahan rakyat di Philipina, serta kota terpadu di Indonesia. Berdasarkan implementasi negara-negara best practice tersebut, EAROPH dinilai telah memberikan kontribusi dalam Prepcom 3 UN Habitat III.

Dalam New Urban Agenda yang merupakan hasil akhir dari Prepcom 3 terungkap bahwa pada 2050 populasi manusia diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat. Tantangannya adalah kota-kota menjadi konsumtif dengan tuntutan infrastruktur, pelayanan utama, keamanan pangan, perumahan, pekerjaan yang layak dan sumber daya alam yang berkelanjutan.  

“Sebagai bentuk respon dari tantangan tersebut, kita harus mengambil keuntungan dari urbanisasi, dengan mengubah kota-kota melalui pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi, serta perlindungan lingkungan,” ujar Dardak.

Berdasarkan hal tersebut, Dardak mengatakan, kota-kota perlu ditata, dibiayai, dikembangkan, diatur dan dikelola untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan. Kemudian mempromosikan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan sebagai bentuk penetapan pada New Urban Agenda.

Di samping itu, dibutuhkan komitmen untuk pengembangan manusia yang berkelanjutan melalui sikap yang terintegrasi dan terkoordinasi pada level global, regional, nasional, sub-nasional dan lokal dengan partisipasi seluruh pihak.

Seperti diketahui, EAROPH merupakan organisasi multi sektoral non pemerintah yang terafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan dari organisasi tersebut adalah untuk mendorong pertukaran wawasan dan pengalaman di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Rangkaian acara tersebut dimulai dengan Executive Committee Meeting pada hari pertama yang diikuti perwakilan dari masing-masing negara anggota EAROPH antara lain, Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Australia, Malaysia, dan Philipina.

Masing-masing negara tersebut melaporkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di perkotaan serta mempromosikan perencanaan perumahan masing-masing negara anggota.

Pada World Congress and Council Meeting juga membahas penetapan YB Tan Sri Nor Bin Omar dari Malaysia sebagai Presiden EAROPH periode 2016-2018. Turut hadir dalam acara tersebut, Datuk Halimah Mohd Sadique Wakil Menteri Kementerian Perkotaan, Perumahan, dan Pemerintah Daerah Malaysia, Sekretaris Jenderal Kementerian Perkotaan, Perumahan Datuk Mohammad Mentek, dan Pemerintah Daerah Malaysia, Datuk Yeo Boon Hai, selaku Walikota Kota Kinabalu, Dato’ Dolbani Mijan Direktur Departemen Federal Urusan Perkotaan dan Perencanaan Semenanjung Malaysia. (Adn/Hen/infoBPIW)