Jakarta - Menyikapi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur di tanah air, pemerintah terus melirik sejumlah peluang menarik investor swasta sebanyak mungkin. Setelah sebelumnya sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan sejumlah sekuritisasi aset guna menguatkan modal pembangunan sejumlah infrastruktur. Kini pemerintah berencana menawarkan skema pembiayaan lain.

Rainier Haryanto, Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan pemerintah memiliki rencana pengembangan lanjutan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dia bilang salah satunya dengan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment).

Rainer bilang, availability payment merupakan skema pembangunan infrastruktur dengan cara bekerjasama dengan swasta. Pada skema availability payment, perintah menawarkan swasta untuk membangun secara utuh konstruksi infrastruktur komersial.

Setelah infrastruktur itu beroperasi, pemerintah membayar biaya pembangunan konstruksi tersebut dengan cara mencicil sesuai waktu perjanjian.

"Setelah beroperasi negara siap mencicil biaya pembangunan itu, namun dengan syarat dan ketentuan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja," kata Rainier pada KONTAN, Kamis (13/7).

Dengan skema ini, pembangunan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggungan investor di awal. Dirinya mengatakan jika persyaratan minimum layanan sesuai dengan ketentuan perjanjian tak dipenuhi investor dengan baik, pembayaran cicilan tersebut akan dipotong oleh pemerintah sesuai dengan kontrak kerja.

Dengan skema ini, menurutnya hal ini bisa meringankan beban pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Namun di sisi lain, investor mendapatkan jaminan perlindungan resiko demand oleh pemerintah dalam beberapa waktu hingga memenuhi target jika ke depannya proyek itu ternyata kurang komersial.

"Ini bentuk lain meringankan beban pemerintah dengan catatan pemerintah mencicil juga bisa mendapatkan keuntungan karena pemerintah juga menentukan syarat. Namun resiko demand juga akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya.

Skema ini kata Rainier telah diterapkan pada proyek palapa broadband, namun ia bilang pemerintah akan segera menawarkan sejumlah proyek komersial yang berpotensi dibiayai dengan skema availability payment. "Yang kita mau coba kita terapkan di sektor jalan dan air minum," pungkasnya.