Jakarta – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp 120,21 triliun, angka ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pidato Presiden Joko Widodo atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan anggaran tersebut akan digunakan dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, salah satunya adalah di wilayah perbatasan.

Menteri Basuki menyampaikan pembangunan infrastruktur tersebut meliputi bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 43,97 triliun, Konektivitas sebesar Rp 42,95 triliun, permukiman sebesar Rp 22 triliun, perumahan sebesar Rp 8,48 triliun dan pembinaan konstruksi sebesar Rp 725 miliar. Kemudian ada Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebsar 525,18 miliar, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 452 miliar dan juga Pengembangan infrastruktur wilayah, pengawasan dan dukungan manajemen sebesar Rp 831,19 miliar.

“Anggaran bidang peningkatan konektivitas Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR sebesar Rp 42,95 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp 28,97 triliun dan infrastruktur jembatan sebesar Rp 9,47 triliun,” kata Menteri Basuki

Terkait peningkatan infrastruktur jalan, Menteri Basuki menyampaikan Kementerian PUPR akan membangun jalan baru sepanjang 793,11 km yang diantaranya terdiri atas pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua. Kemudian juga jalan lintas selatan Pulau Jawa, By pass Bandara Internasional Lombok serta jalan lingkar utara Brebes.

Kemudian ada pelebaran jalan dengan menambah lajur sepanjang 43,99 km seperti di Dolok Sanggul – Siborong borong (Sumut-KSPN Danau Toba), Batas Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Lhokseumawe (Aceh), Anjir Pasar – Serapat (Kalsel), Ponorogo – Madiun (Jatim), Urip Sumoharjo – Cilacap (Jateng), Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo – Muara Tebo (Jambi), anggaran Rp 510 miliar.

Lalu ada juga pelebaran jalan menuju standar sepanjang 200 km antara lain di Jalan Batas Kota Sanggau – Sekadau (Kalbar), Blora – Cepu (Jateng), Cibaliung – Sumur (Banten), Tembesi – Tanjung Berikat (Kepri), Pangururan – Nainggolan (Sumut), Malang – Lumajang (Jatim), Tapan – Batas Provinsi Bengkulu (Sumbar), Wolo – Batas Kolaka (Sultra), dan Cianjur – Naringgul – Cidaun (Jabar) dengan anggaran sebesar Rp 1,19 triliun.

Selanjutnya ada rehabilitas/rekonstruksi jalan sepanjang 5.965 km dengan anggaran sebesar Rp 15,99 triliun diantaranya Jalan Batas Kota Palembang – Batas Kayuagung (Sumsel), Zona Lima – Muara Sabak (Jambi), Kebumen – Purworejo – Karangnongko (Jateng). Jalan Batas Kabupaten Konawe – Pohara (Sultra) yang terputus akibat banjir bandang pada bulan Juni 2019, Taniwel – Saleman (Maluku), dan Mameh – Bintuni (Papua Barat) dan Penanganan Drainase Jalan Nasional.

"Kami ingin menangani drainase-drainase jalan nasional yang prioritas. Genangan air ini sering menyebabkan kerusakan jalan," kata Menteri Basuki.

Selain itu, terdapat juga pemangunan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua. Salah satunya adalah penggantian jembatan sepanjang 8.441 meter dengan anggaran sebesar Rp 1,84 triliun diantara lain adalah Jembatan Tano Ponggol (Sumut), Jembatan di Ruas Jayapura-Wamena (Papua), Jembatan Palu 4 (Sulteng), Jembatan Manula (Bengkulu), Jembatan Trans Maluku, Jembatan Calendar Hamilton dan juga Jembatan Cipatujah (Jabar).

“Alur Tano Ponggol dilebarkan dari 8 meter menjadi 25 meter, kemudian akan dibangun jmebatan dengan ketinggian 10 meter, agar perahu wisata dapat berkeliling Danau Toba,”tambah Menteri Basuki