Jakarta – Pengembang Properti saat ini mengeluhkan kondisi kuota rumah subsidi melalui Skema Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kian menipis. Hal ini juga menjadi catatan karena sebelumnya kuota yang direlokasikan oleh Bank BTN sebanyak 5.000 unit sudah habis pada akhir bulan ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait dengan hal tersebut. Menteri Basuki juga mengatakan telah mendengar kabar perihal dihentikannya kegiatan operasi pengembang FLPP di sejumlah wilayah Jawa Barat dalam beberapa bulan terakhir akibat jumlah persediaan yang semakin menipis.

"Makanya saya lapor Bu Menkeu. Kalau 2020 akan ditambah, tapi saya bilang 2019 kita butuh, Uangnya ada di Menkeu, bukan di PU. Kita hanya butuh berapa, kita minta," kata Menteri Basuki

Meski demikian, Menteri Basuki menyampaikan pemerintah tengah berupaya mengajukan revisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 kepada DPR untuk anggaran FLPP bisa di tambahkan.

Kementerian PUPR saat ini tengah meminta tambahan kuota FLPP sebanyak 140.000 unit lagi untuk dapat direalisasikan pada tahun 2019. Hal ini berarti jika hal tersebut disetujui, pemerintah akan menyalurkan FLPP sebanyak 208.000 unit.