Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), melaksanakan kick off meeting (rapat awal) Technical Assistance (TA) untuk National Affordable Housing Program (NAHP) bersama dengan World Bank (WB). Rapat dimaksud dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, Jakarta, Senin (9/10).

Technical assistance (bantuan teknis) merupakan salah satu dari tiga komponen kerja sama dengan WB selain program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan teknis (TA) yang dibahas oleh pemerintah bersama WB dan juga para mitra kerja (Bappenas, Perum Perumnas dan Kementerian Dalam Negeri) khusus membahas supply side (sisi pasokan).

“Bantuan teknis terkait supply side ini menekankan pada program pengembangan dan reformasi kebijakan perumahan, penguatan Perum Perumnas sebagaimana ditugaskan oleh PP. No. 83 Tahun 2015 dan juga peningkatan kapasitas pemerintah daerah”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Selanjutnya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengatakan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah daerah (pemda) ada kaitannya dengan implementasi PP. No. 64 Tahun 2016 terkait dengan pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).  “Saat ini ada 20 (dua puluh) pemda dari sekitar 500 pemda yang siap untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah No. 64 Tahun 2016 yaitu terkait dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk rumah MBR”, tutur Lana Winayanti.

Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan pun menyoroti perlunya perbaikan terhadap sistem penyediaan perumahan MBR. “Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dengan melakukan registrasi pengembang rumah MBR dan melakukan pemeringkatan terhadap pengembang dalam rangka mendapatkan sertifikasi yang nantinya akan dilkeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi”, ungkap Lana Winayanti.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga menyoroti  beberapa hal terkait dengan supply side yaitu belum adanya mekanisme pengawasan terhadap harga tanah dan pembangunan perumahan yang belum terintegrasi dengan pembangunan perkotaan. “Dengan adanya rapat awal bantuan teknis untuk supply side, diharapkan  dapat membantu memecahkan permasalahan di bidang perumahan khususnya terkait dengan supply side”, ungkapnya.

Di sisi lain, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Hardi Simamora, menjelaskan mengenai bantuan teknis untuk supply side meliputi 4 (empat) pilar. “Pilar pertama yaitu terkait dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah, pilar kedua terkait dengan mesin untuk melakukan reformasi yang melibatkan pemda, pokja PKP, Perumnas dan Pengembang, pilar ketiga terkait dengan agenda prioritas dan pilar terakhir terkait dengan pedoman pelaksanaan” ungkap Hardi Simamora.

Terkait dengan bantuan teknis ini, masing-masing Direktorat Jenderal (Pembiayaan Perumahan dan Penyediaan Perumahan) mendapatkan bantuan TA sebesar 10 juta USD.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rapat awal bantuan teknis untuk supply side ini, pemerintah dan World Bank akan melaksanakan roadshow ke mitra terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Perum Perumnas, Kementerian BUMN, maupun pertemuan dengan internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan melaksanakan kunjungan lapangan ke Surabaya, DKI dan Sumatera Barat.