Bandung - Pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Barat (Jabar) diarahkan pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan terhadap keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ridho Matari Ichwan pada Round Table Policy Dialogue (RTPD) sebagai rangkaian acara Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda) Jabar di Bandung, Selasa (26/9).

Rido melanjutkan, untuk mewujudkan pembanguan di Jabar tersebut dilakukan melalui peningkatan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. Selain itu, membangun sistem konektivitas nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan infrastruktur dasar permukiman serta keterpaduan infrastruktur wilayah dan pembinaan konstruksi nasional. ”Termasuk fasilitasi pengusahaan infrastruktur,” terangnya.

Ia menjelaskan, Kementerian PUPR dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur menerapkan strategi pola yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Saat ini seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya telah terkelompokan dalam 35 WPS,” terang Rido.

Untuk di wilayah Jawa Barat, ungkap Rido, masuk dalam lingkup 3 WPS, yakni WPS 7 Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi, WPS 8 Jakarta-Cirebon-Semarang dan WPS 9 Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap.

Menurutnya, dalam WPS 7, 8 dan 9 ada jumlah rencana pembangunan ruas jalan tol untuk menguatkan sistem konektivitas, yakni Soreang-Pasirkoja, Bandung Intra Urban Toll Road/BIUTR, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Ciawi-Sukabumi, Sukabumi-Ciranjang, Ciranjang-Padalarang, Cimanggis-Cibitung, Cikarang-Tj.Priok, Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya, Tasikmalaya-Ciamis-Banjar, Banjar-Pangandaran, Depok–Antasari, Bogor Ring Road, Cinere-Serpong dan Cinere-Jagorawi.

”Selain itu, masih banyak lagi program pengembangan infrastruktur PUPR untuk di WSP 7, 8, dan 9,” ujar Ridho seraya menambahkan, seperti peningkatan jalan Puncak-Bts. Kota Cianjur, peningkatan struktur jalan batas Banten-Sukabumi-Pangandaran–Batas Cilacap, pembangunan rumah susun Bogor.

Kemudian pembangunan rusunawa di Kab/Kota Tasikmalaya, bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan Bendungan Ciawi, pembangunan Bendungan Leuwi Keris Tasikmalaya-Ciamis, penanganan kawasan kumuh Kota/Kab Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar dan lainnya.

Rido juga menjelaskan, dalam mengatasi disparitas utara-selatan dilakukan percepatan pengembangan jaringan jalan nasional dan jalan strategis yang menghubungkan antara pusat-pusat kawasan strategis dan pusat perkotaan antara utara dan selatan.

Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk mendukung percepatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Barat Bagian Selatan. “Seperti melalui pembangunan infrastruktur permukiman berupa sanitasi dan perumahan seperti rumah susun dan asrama untuk pondok pesantren,” tegasnya.

Hadir pada RTPD tersebut perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (DPDTT), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Koperasi dan UKM) serta Bank Indonesia.

Di tempat sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Iwa Karniwa mengaku, saat ini Pemprov Jabar selain melakukan pembangunan infrastruktur yang diamanatkan Visi-Misi Pemprov Jabar juga melakukan dukungan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek nasional. “Seperti jalan tol, bendungan, penyelesaian Bandara Udara Kertajati yang diharapkan lebih besar dari Bandara Soekarno Hatta,” jelas Iwa.

Selain itu, ada juga proyek pelabuhan di Patimban yang mesti diselesaikan, untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur, lanjutnya, Pemprov Jabar tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD karena anggarannya terbatas, namun juga menggunakan pendekatan Business to Business.

Di tempat sama. Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Hiramsyah S Thaib mengatakan, peluang investasi pada sektor pariwisata di Indonesia, khususnya Jabar sangatlah besar.  "Sektor pariwisata memiliki berbagai keunggulan yang dipastikan bakal menarik minat investor," terangnya. Salah satu daya tarik investor, pariwisata Indonesia jadi penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah.

Sementara itu, Asisten Gubernur BI, Dody Budi Waluyo yang memimpin rapat tersebut mengatakan, hasil rapat tersebut akan menjadi salah satu materi yang akan dibahas lebih lanjut dalam Rakorpusda dalam rangka menggenjot pengembangan ekonomi Jabar.