Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan melaksanakan finalisasi trase Jalan Tol Solo-Yogyakarta sebelum memulai pengerjaan konstruksi. Pembangunan nya akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni ruas Kartasura-Prambanan dengan panjang jalan sejauh 35,18 km yang akan menjadi seksi 1 Tol Solo-Yogyakarta.

Perwakilan PT Adhi Karya, Pristi Wahyono menyampaikan proyek jalan tol ini akan memerlukan total pembebasan lahan seluas 608,90 hektare, dengan sebagaian besar eksisting lahan berupa sawah sebesar 73.91% kemudian juga pemukiman penduduk sebesar 17,54%, perkebunan atau tegalan sebesar 1,55% serta 7,09% lahan lainnya.

“Kita sudah sosialisasi ke daerah beberapa kali. Investasi ini perlu proses panjang. Dari pertama kami melakukan evaluasi dan kajian dampak analisis lingkungan, dan sampai saat ini kami masih melakukan kajian, hingga sekarang kita sampai pada pengajuan penetapan lokasi,” kata Wahyono

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono menyampaikan sebelum masuk proses lelang pada akhir Juli 2019 harus dipastikan lokasi pembangunan jalan tol ini sudah tepat. Nantinya ruas tol Solo-Yogyakarta ini secara administrasi akan melewati 3 kabupaten, 14 kecamatan serta 61 desa. 3 kabupaten itu adalah Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan juga Klaten.

“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di kabupaten, yang pertama coba dicek tata ruangnya. Kalau tata ruangnya belum ok, tentu jadi persoalan. Sekarang di provinsi sedang melakukan revisi, jadi kesempatan juga bagi kabupaten untuk melakukan revisi,” jelasnya

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto juga menjelaskan bahwa pengusulan penetapan lokasi tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DI Yogyakarta. Ia menyampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah setuju dengan adanya pembangunan tol ini dengan pertimbangan trase yang sesuai.

“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di kabupaten, yang pertama coba dicek tata ruangnya. Kalau tata ruangnya belum ok, tentu jadi persoalan. Sekarang di provinsi sedang melakukan revisi, jadi kesempatan juga bagi kabupaten untuk melakukan revisi,” jelasnya

“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di kabupaten, yang pertama coba dicek tata ruangnya. Kalau tata ruangnya belum ok, tentu jadi persoalan. Sekarang di provinsi sedang melakukan revisi, jadi kesempatan juga bagi kabupaten untuk melakukan revisi,” jelasnya