SRAGEN - PT Waskita Karya (Persero) Tbk membidik kontrak konstruksi proyek tol Salatiga—Solo senilai Rp2,7 triliun, yang saat ini tengah proses tender. Saat ini perusahaan plat merah itu juga bertindak sebagai kontraktor tol Solo—Kertosono dengan nilai kontrak konstruksi Rp5,37 triliun.

Deputy General Superintendent SNJ1 Rezza Irawan menyatakan, WSKT menggarap tiga paket konstruksi yang terdiri atas Paket SN1 35, 51 kilometer dengan nilai kontrak Rp2,27 triliun, Paket SN2 34,20 kilometer senilai Rp1,7 triliun, dan Paket NK1 20 kilometer senilai Rp1,4 triliun.

Ketiga paket konstruksi ini membentang sejak ruas Solo—Ngawi seksi III Karanganyar IC-Sragen IC hingga Ngawi—Kertosono Seksi I Ngawi IC—Madiun IC.

“Totalnya Waskita menangani 87 kilometer. Kita juga sedang ikut tender kontraktor ruas Salatiga—Solo yang sedang dilakukan oleh PT SNJ [Solo-Ngawi-Jaya],” ujarnya, Kamis (15/12/2016).

Dia menyatakan, progres untuk setiap paket berbeda-beda, tergantung pengadaan lahan dan kondisi cuaca. Sejauh ini Paket SN1 memiliki progres terbaik dengan penyerapan 66% dan ditargetkan selesai April 2017, sementara Paket SN2 capaiannya baru 39,35% dengan target selesai pada Juli 2017, dan Paket NK1 baru mencapai 40,19%.

Rezza menerangkan tantangan konstruksi yang dihadapi olehnya beragam, mulai dari curah hujan yang menghambat proses konstruksi, hingga adanya permintaan warga setempat untuk membangun jembatan, underpass, atau overpass di sejumlah titik.

Permintaan warga ini, yang difasilitasi oleh bupati kepada PT SNJ atas persertujuan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), mengubah desain konstruksi dan berpotensi mengakibatkan pembengkakan biaya konstruksi dan investasi.

“Tidak semua usulan disetujui oleh BPJT. Kalau untuk amandemen kontrak konstruksi kita, biayanya bertambah sekitar 5%,” ujarnya.

General Manager Teknik PT Solo Ngawi Jaya Aryo Gunanto menyatakan, pihaknya tengah menghitung perubahan biaya investasi akibat adanya penugasan tambahan dari pemerintah untuk mengerjakan ruas Salatiga—Solo sepanjang 29 kilometer.

Sambil menunggu kajian rencana bisnis selesai, pihaknya tengah mengadakan tender kontraktor yang direncanakan selesai pada akhir tahun ini, sehingga konstruksi dapat dimulai awal tahun depan, mengingat lahan yang terbebas telah di atas 80%.

“Untuk biaya konstruksinya saja Rp2,7 triliun, masih ada supervisi, review desain, dan lain-lain. Nah itu secara gabungan, termasuk yang di Solo—Ngawi ini akan kita ajukan [perubahannya] ke BPJT kemudian amandemen PPJT [Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol],” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hak konsesi ruas Salatiga—Solo yang menjadi bagian dari ruas Semarang—Solo digenggam oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ). Pemerintah semula berencana membangun ruas tol Salatiga—Solo dengan skema Availability Payment, namun akhirnya batal dan menugaskan PT SNJ untuk menggarap ruas tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap PT TMJ untuk meningkatkan kelayakan ruas tersebut.

Dengan adanya penambahan ruang lingkup ini, Aryo menyatakan tarif tol Solo—Ngawi yang semula diprediksi sebesar Rp650 per kilometer kemungkinan mengalami perubahan. Konsesi tol yang semula ditetapkan selama 35 tahun juga berpotensi diperpanjang.

“Di PPJT kan konsesi 35 tahun, misalnya diperpanjang 45 tahun, atau bisa lebih. Karena kalau semuanya dibebankan ke tarif tol, nanti tarifnya terlalu tinggi jadi kurang menarik. Kemampuan pengguna jalan tol kan ada keterbatasan juga,” ujarnya.

PT Solo Ngawi Jaya merupakan perusahaan konsorsium yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk 60% dan PT Waskita Toll Road 40%. Tol yang menjadi bagian dari Trans Jawa ini akan tersambung dengan ruas Semarang—Solo di ujung barat, serta tol Ngawi—Kertosono di ujung timur, dan ditargetkan tersambung seluruhnya pada 2018.

Data Teknis dan Investasi

Tol Solo—Ngawi
Panjang: 90,1 km
Jumlah Seksi: 4
Bagian Pemerintah: 20,9 km (Colomadu—Karanganyar)
Total Investasi: Rp5,14 triliun

Tol Ngawi—Kertosono
Panjang: 87,02 km
Jumlah Seksi: 4
Bagian Pemerintah: 37,5 km (Saradan—Kertosono)
Total Investasi: Rp3,83 triliun

Sumber: Kementerian PUPR, 2016