Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengatakan terdapat sejumlah kendala dalam proses konstruksi tol Probolinggo-Banyuwangi yang tanggungjawabnya dipegang oleh PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi. 

Danang Parikesit sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengatakan bahwa kendala terkait pembebasan lahan salah satunya itu berhubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia. 

Danang mengungkapkan, saat ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan lahan Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 masih merangkap sebagai PPK Pasuruan-Probolinggo Seksi 4.

“Untuk pembebasan lahan ditargetkan Februari atau Maret 2020 sudah ada pembayaran relokasi utilitas SUTT Seksi 1,” ucap Danang (6/2/2020).

Danang juga menyampaikan bahwa progres konstruksi masih dalam proses pendetailan Rencana Teknik Akhir (RTA) dan masih dalam tahap lelang konstruksi.

Mengenai target penyelesaian konstruksi ini, beliau mengungkapkan untuk seksi 1 diperkirakan akan selesai pada 2021, Seksi 2 akan selesai pada 2025 dan seksi 3 diperkirakan selesai pada 2024.

Hingga saat ini, ujarnya, belum ada pengajuan perpanjangan financial close atau pemenuhan pembiayaan.

“Ditargetkan pertengahan 2020 sudah ada financial close,” katanya.

Adapun, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adalah rencana trase awal jalan tol terkena jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) eksisting dan SUTT rencana.

Untuk permasalahan itu, telah dilakukan optimasi desain setelah berkoordinasi dengan konsultan perencana dan PPK lahan Probowangi.

Persoalan berikutnya adalah rencana trase awal jalan tol terlihat melintasi daerah patahan (Sesar Wonorejo). Hal ini telah dilakukan relokasi trase setelah berkoordinasi dengan konsultan perencana dan PPK Lahan Probowangi.

Rencana trase jalan tol juga terlihat adanya galian batu yang cukup dalam dan indikasi melewati kawasan perkebunan swasta. Mengenai hal tersebut, langkah yang telah dilakukan yaitu relokasi trase. 

Persoalan lainnya adalah adanya perubahan akhir proyek jalan tol di Banyuwangi akibat rencana Ring Road Banyuwangi yang belum ada jadwalnya dan adanya perlintasan kereta api. Dalam hal ini, Kementerian PUPR memutuskan bahwa desain pada exit Ketapang dihubungkan langsung ke jalan nasional. 

Adapun, kendala lainnya adalah trase yang melintasi area Taman Nasional Baluran. BUJT telah mengajukan permohonan bantuan koordinasi untuk Pembahasan Perencanaan Teknis di Kawasan Taman Nasional Baluran kepada BPJT.