Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan akan menjadi fokus pemerintah dalam 5 tahun kedepan. 2 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru nantinya, dengan jumlah lahan yang dibutuhkan sebesar 180.000 hektar pemerintah mengajak berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Hal ini juga termasuk dalam hal pendanaan yang diperkirakan akan menelan investasi sebesar Rp 466 triliun. Namun jumlah investasi tersebut masih belum final, hal ini seperti yang dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang menyampaikan jumlah dana yang dibutuhkan dalam membangun ibu kota baru ini masih dapat berubah tergantung dari desain yang akan dikembangkan.

" Ibu kota baru ini akan menjadi sebuah tantangan besar bagi perancang Indonesia, arsitek dan urban designer. Selain itu, ini juga akan menunjukkan kepada semua pihak bagaimana mengembangkan sebuah kota dengan konsep smart, green, beautiful dan sustainable di Indonesia," kata Basuki

Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyusun desain dasar ibu kota dan akan dilakukan dalam sistem penyelenggaraan sayembara. Pelaksanaan sayembara ini akan dilakukan dalam 2 tahap yakni, tingkat nasional dan internasional, dengan dinilai oleh 9 dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan juga pemerintah dilibatkan dalam proses pencarian desain terbaik.

"Semua orang boleh ikut, bahkan mungkin ratusan peserta bisa berkontribusi. Dari situ akan dipilih tiga yang terbaik oleh juri," kata Basuki.

3 desain terbaik akan digabungkan menjadi sebuah basic design yang akan dikompetisikan kembali di tingkat internasional yang kemudian akan diikuti oleh perancang mancanegara. Dan nantinya dalam pengumuman hasil pemenang sayembara, tingkat nasional akan menjadi patokan desain nya.

"Orang Indonesia itu kan ada yang berkiprah di luar. Dari ketiga desain dilakukan sayembara dan di internasional tidak bisa bebas menentukan desain karena basisnya pakai yang ketiga tersebut," terang Basuki.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hadi Sucahyono menyampaikan para juri yang terlibat dalam penilaian sayembara ini sebagian besar memiliki latar belakang arsitek. Mereka tidak hanya akan menilai desain sayembara, namun juga akan menentukan term of reference (TOR) berdasarkan konsep yang telah dimiliki oleh pemerintah.

"Yang jelas fokus ke arsitek lebih besar, karena membangun ibu kota tidak hanya urban planning tetapi juga urban design. Itu fokus arsitek adanya di situ," kata Hadi.