Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target membangun 65 bendungan terhitung sejak 2015 hingga 2019. Adapun 49 di antaranya merupakan bendungan baru, dan sisanya adalah proyek lanjutan pada pemerintahan sebelumnya. Sedikitnya dari 65 bendungan tersebut, 29 bendungan di antaranya diharapkan bisa rampung pada tahun 2019 nanti.

Untuk mencapai target ini, 9 bendungan lagi bakal dilelang pengerjaannya pada tahun ini. Kesembilan bendungan tersebut berada di wilayah yang berbeda-beda, mulai dari Aceh hingga Papua. 

Sembilan bendungan yang akan dilelang yakni Rukoh di Aceh, Lausimeme di Sumatera Utara, Komering II di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, Sidan di Bali, Temef di NTT, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Way Apu di Maluku, dan Baliem di Papua.

"Tahun 2017 ada sembilan bendungan yang akan dibangun. Saat ini masih proses sertifikasi dari Komisi Keamanan Bendungan," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso dalam Diskusi Media di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Bendungan Sidan, Way Apu dan Pamukkulu diproyeksi bakal menjadi tiga bendungan pertama yang bakal dilelang pada semester pertama tahun ini, sedangkan sisanya dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun. 

Proses menuju pelelangan memang memakan waktu yang cukup lama lantaran pembangunan bendungan harus melalui sertifikasi dari Komisi Keamanan Bendungan terlebih dahulu.

Sertifikasi tersebut beberapa di antaranya mencakup kondisi geologisnya, seperti tanah agar pondasinya benar-benar layak bisa dibangun di daerah tersebut.

"Saya melihat dengan beberapa desain yang sudah siap memang harusnya bisa dilakukan lelang awal Mei kemarin. Tapi ternyata dicek ke lapangan lagi, dari Komisi Keamanan Bendungan, masih ada kesiapan teknis dan kondisi geologinya yang harus dilihat lagi," jelas Imam. 

Ia menambahkan, tim keamanan bendungan juga harus terlebih dahulul mengecek hasil penyelidikan tanah untuk desainnya, terutama pondasinya. Karena, kesalahan sedikit saja bisa berpotensi membuat bendungan jebol.

"Karena yang amat sangat berpengaruh adalah pada pondasinya. Kalau pondasi atau tanahnya jelek, maka akan potensial untuk runtuh. Kami sangat hati-hati dari pondasi bendungan ini. Kalau ada sedikit rembesan atau retak saja, ini akan berbahaya," jelas Imam.

Selain membangun bendungan baru, Kementerian PUPR juga akan melakukan pembangunan jaringan irigasi seluas 84.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 323.000 hektar, dan pembangunan 105 embung.

Pembangunan juga akan meliputi sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 kilometer dan pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.