JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) akan meninjau kembali pembangunan 16 bendungan yang telah dimulai konstruksi fisiknya di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dilakukan menyusul keluarnya kajian Bappenas yang mengatakan  belum adanya keselarasan antara rencana strategis K/L dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso menyatakan evaluasi dilakukan khususnya mengenai fungsi irigasi yang tidak diperhatikan saat pembangunan 16 bendungan tersebut. Sehingga katanya pembangunan beberapa bendungan yang telah selesai itu belum memiliki fungsi irigasi

Imam mengatakan semestinya pembangunan bendungan terintegrasi dan dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan sistem irigasi. Dia memastikan dalam pembangunan 49 bendungan yang menjadi program pemerintah hingga 2019 telah dilengkapi dengan fungsinya masing-masing, mencakup irigasi, penyediaan air baku, hingga pengendalian banjir.

“Paradigma itu harus dikembangkan sekarang. Sistem irigasinya dari sekarang juga sudah harus dikontrakkan. Kalau dulu bendungannya selesai dulu, lalu irigasinya memang sempat agak lupa. Makanya yang 16 tersebut kami cek lagi agar bisa di-cover dengan pembuatan irigasi,” katanya akhir pekan ini.

Sejauh ini dari pembangunan 16 bendungan itu, dia telah melakukan pengechekan  terhadap bendungan Jatigede di Sumedang dan Paya Seunara di Sabang serta Pidekso, Gongseng, Teritip, dan  Rajui. Imam mengatakan dari pemeriksaan memang tidak ada fungsi untuk menyediakan air baku dan mengairi lahan pertanian.

“Saya tidak hapal persisnya, tapi kami akan cek satu per satu. Jangan sampai Bendungan ada tapi kemudian dua sampai tiga tahun jaringannya belum ada,”imbuhnya.

Saat ini ujarnya institusinya sedang merehabilitasi dan membuat saluran primer irigasi dari Bendungan Jatigede ke areal pertanian di sekitarnya. Sistem irigasi ini akan menjangkau 90.000 hektare lahan pertanian. Adapun untuk Bendungan Paya Seunara, pemerintah akan menyiapkan jaringan air bakunya.

Pada periode 2014-2019 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai program pembangunan waduk baru sebanyak 49 waduk.

Jumlah itu masih ditambah dengan pembangunan 16 waduk yang belum selesai, sehingga total ada 65 waduk yang dikerjakan. Dari ke 65 waduk, ditargetkan pada akhir periode (2019), sebanyak 30 waduk rampung pembangunannya. 

Sebelumnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan terdapat program kementerian dan lembaga (K/L) yang melenceng dari sasaran. Tercatat hanya 51,3% program K/L yang sesuai dengan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Roni Dwi Susanto mengatakan hal ini disebabkan belum adanya keselarasan antara rencana strategis K/L dengan sasaran RPJMN.

Dia mencontohkan ketidaksesuaian ini dalam program ketahanan pangan. Banyak program pembangunan waduk atau bendungan yang tidak dilengkapi dengan penyediaan lahan pertaniannya, seperti sawah. Hal yang sama juga terjadi pada program pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).