Jakarta – Pemindahan Ibu Kota Negara pengganti Jakarta sedang dipersiapkan oleh pemerintah, sudah hampir diputuskan Ibu Kota baru akan terdapat di Kalimantan. Saat ini pemerintah telah merancang pengalokasian anggaran pemindahan ibu kota dala APBN 2020 mendatang. Anggaran di tahun depan ini baru akan sebatas penyiapan desain dan masterplan dari ibu kota yang baru nantinya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegara menyampaikan akan dibutuhkan waktu dalam proses perencanaan dan pembangunan ibu kota baru ini, setidaknya akan memakan waktu 4 tahun setelah diputuskan wacana tersebut berjalan. Di pastikan tahun ini pemerintah akan mengumumkan nya secara resmi.

Sementara itu untuk konstruksi fisik pembangunan ibu kota baru ini akan mulai dilakukan pada tahun 2021 dengan rencana besaran dana yang dibutuhkan sejumlah Rp 466 Triliun.

"Kalau 2021 sudah mulai konstruksi, kami harapkan pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan bertahap dan 2024 ibu kota sudah mulai dipindahkan," tutur Menteri Bambang

Jika di urutkan, dalam proses pemindahan ibukota negara pada tahun 2019 sebagai keputusan, tahun 2020 sebagai proses perencanaan, tahun 2021-2023 proses pembangunan dan terakhir pada 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.

Sesuai kajian Bappenas, ada dua lokasi kuat yang dapat menjadi salah satu pilihan ibukota negara baru, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Untuk di Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki ketersediaan air bersih cukup tinggi, infrastruktur yang memadai, serta bebas gempa bumi dan kebakaran hutan. Serta struktur masyarakat yang cukup heterogen sehingga potensi konflik sosial terbilang minim. Namun ada sedikit kekurangan, yakni masih rawan nya banjir di daerah Kalimantan Timur.

Sementara itu untuk wilayah Kalimantan Tengah dapat dikategorikan bebas dari banjir serta gempa bumi. Namun untuk ketersediaan air tanahnya cukup terbatas dan struktur lahannya masih didominasi lahan gambut yang rawan kebakaran hutan. Dan yang menjadi catatan penting lainnya adalah potensi konflik sosial di Kalimantan Tengah masih cenderung tinggi karena  tipe masyarakat Homogen.

"Pemerintah telah mengkaji ini sudah lama, Ini tentu bukan wacana. Kalau sudah ada plan-nya, artinya bukan wacana dong," jelas Bambang.

Berdasarkan data yang dimiliki Bappenas, pemindahan ibukota sekiranya membutuhkan dana Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN rencananya hanya akan mengambil porsi Rp 30,6 triliun atau 6,56 persen dari kebutuhan anggaran. Sementara itu, pendanaan dari swasta diharapkan bisa mencapai Rp 435,4 triliun, atau 93,43 persen. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 340,4 triliun akan disediakan melalui skema KPBU dan sisa Rp 95 triliun akan disediakan swasta murni.