Jakarta – Pemerintah menyampaikan mulai tahun 2024 akan dilakukan pembangunan sistem transportasi massal dengan teknologi otomatis atau yang biasa disebut dengan autonomous vehicle di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang menyatakan rencana pembangunan sistem transportasi massal dengan teknologi otomatis ini akan menjadi salah satu target pembangunan pada IKN.

"Kita mau bangun transportasi, di sana transportasi umumnya, transportasi massalnya adalah autonomous, mobil pribadi nanti juga akan otonomous vehicle. Saya juga memiliki mimpi besar agar kita menjadi ibu kota pertama yang transportasi massalnya, transportasi pribadi pakai electric car dan autonomous, sehingga semua murah," kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa menyampaikan perusahaan yang akan membangun sistem transportasi tersebut adalah Softbank Corp.

Presiden Softbank Corp, Masayoshi Son sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi guna membahas minat investasinya di IKN. Selain itu terdapat pula minat dari Jepang, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat dan juga Uni Emirat Arab (UEA) untuk ikut berinvestasi di kawasan IKN, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri Suharso menyampaikan, masing-masing calon investor swasta ini memiliki berbagai macam teknologi keunggulannya masing-masing dan akan diterapkan pada IKN nantinya. Hal tersebut juga nantinya akan menjadi pertimbangan pembangunan sistem transportasi massal otomatis ini dengan ketersediaan infrastruktur di calon IKN nantinya.

"Masing-masing dengan latarbelakang kapasitas dan teknologi yang dia tawarkan. Kita melihat sampai mana infrastruktur yang bisa mendukung kehadiran dari autonomous vehicle itu," jelas Menteri Suharso, dikutip dari detik.com

Terkait dengan anggaran yang disediakan pemerintah, Menteri Suharso menyampaikan nantinya akan berasal dari seluruh Kementerian/Lembaga Negara dengan besaran dibawah Rp 100 Triliun dan akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan.

"Saya kira hampir Rp100 triliun itu untuk pembangunan istana, DPR, MPR, perumahan untuk anggota DPR, MPR, DPD, perkantoran pemerintahan, infrastruktur dasar yang seharusnya sudah ada sebelum pemindahan. Misalnya, terkait dengan kesediaan air, jalan raya, jaan akses, fider, kelas menengah dan seterusnya,"kata Menteri Suharso.