Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan adanya 65 waduk atau bendungan terbangun hingga tahun 2019 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 49 bendungan baru, 16 bendungan lanjutan. 29 bendungan diantaranya ditargetkan selesai hingga 2019.

Bendungan menjadi salah satu program pemerintah dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan sumber daya air. Hingga Desember 2016 ini, kontrak untuk pembangunan 8 bendungan telah ditandatangani.

Kedelapan bendungan itu, antara lain bendungan Ladongi di Sulawesi Tenggara, Sukoharjo di Lampung, Kuwil di Sulawesi Utara, Leuwikeris di Jawa Barat, Ciawi di Jawa Barat dan Cipanas di Jawa Barat, bendungan Napunggete di NTT dan terakhir, bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara.

Total biaya konstruksi kedelapan bendungan tersebut mencapai Rp 9,8 triliun, dengan total kapasitas tampung bendungan yang dibangun sepanjang 2016 tersebut mencapai 368,44 juta meter kubik yang fungsi utamanya menyediakan air baku sebanyak 9,08 meter kubik per detik untuk irigasi persawahan dan air minum. 

Air dari bendungan juga akan dimanfaatkan untuk penggerak turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan total kapasitasnya dari ke-8 bendungan baru tersebut mencapai 20,56 megawatt.

Bendungan pertama yang ditandatangani kontraknya tahun ini adalah bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Bendungan ini dibangun oleh Wijaya Karya dengan nilai kontrak Rp 783 miliar. Bendungan ini memiliki daya tampung 23,37 juta meter kubik yang bisa dimanfaatkan mereduksi banjir 282 meter kubik/detik.

Selanjutnya adalah bendungan Sukoharjo di Kabupaten Pringsewu, Lampung yang dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk dengan nilai kontrak Rp 873 miliar. Bendungan ini memiliki daya tampung 46 juta meter kubik yang bisa dimanfaatkan untuk mengaliri saluran irigasi areal persawahan seluas 4.000 ha, mereduksi banjir 450 meter kubik/detik, dan penyediaan air baku 2,95 meter kubik/detik.

Kemudian Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara oleh Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp 844 miliar. Bendungan ini memiliki daya tampung 25,57 juta meter kubik yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik berkapasitas 1,15 mw dan mereduksi banjir 142 meter kubik/detik.

Di bulan November, ada tiga bendungan yang ditandatangan kontraknya. Pertama bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh PT Brantas Abipraya (Persero) yang bekerjasama dengan PT SAC Nusantara akan menggararap paket konstruksi bendungan Ciawi sebesar Rp 798,7 miliar. Bendungan ini memiliki daya tampung 6,45 juta meter kubik yang bisa dimanfaatkan untuk mereduksi banjir 160 meter kubik/detik.

Lalu ada bendungan Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat oleh PT PP dengan nilai kontrak Rp 867 miliar. Memiliki daya tampung 67,74 juta meter kubik yang bisa dimanfaatkan untuk mengaliri saluran irigasi areal persawahan seluas 11.950 ha, mereduksi banjir 57 meter kubik/detik, dan listrik 15 mw.

Dan juga bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat oleh PT Wijaya Karya dengan nilai kontrak Rp 1,3 triliun, yang memiliki daya tampung 190 juta meter kubik yang bisa dimanfaatkan untuk mengaliri saluran irigasi areal persawahan seluas 10.500 ha, mereduksi banjir 475 meter kubik/detik, penyediaan air baku 0,5 meter kubik/detik dan listrik 2,5 mw.

Di bulan Desember, ada bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditandatangan kontraknya oleh Wijaya Karya dengan nilai kontrak Rp 436,9 miliar. Bendungan ini memiliki daya tampung 1,68 juta meter kubik yang bisa dimanfaatkan untuk mereduksi banjir 29 meter kubik/detik.

Dan yang terakhir, adalah bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka Flores, Nusa Tenggara Timur oleh PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp 849, 93 miliar. Dengan daya tampung 7,63 juta meter kubik, bendungan ini bisa dimanfaatkan untuk mengaliri saluran irigasi areal persawahan seluas 700 ha, penyediaan air baku 0,2 meter kubik/detik dan listrik 0,71 MW. (mca/mca)